Pengantar Redaksi: Sebuah opini, keprihatinan tentang pengajuan RUU Tipikor dari Pemerintah ke DPR. Semoga bermanfaat.

Sleeping Rat (foto: rungmasti.com)

Tempo Interaktif – Rabu, 30 Maret 2011

Inilah manuver yang semakin menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius memerangi korupsi. Tanpa mendiskusikannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, diam-diam pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi yang amat lemah ke parlemen. Memberi banyak kelonggaran bagi koruptor, RUU ini berpotensi membonsai gerakan antikorupsi.

Read the rest of this entry »

Pengantar Redaksi: Berita menarik mengenai desakan pemberlakuan Pembuktian Terbalik dalam penanganan korupsi. Semoga bermanfaat.

Tempo Interaktif – Selasa, 30 Maret 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta – Indonesia Corruption Watch mendesak pemerintah melansir peraturan darurat kewajiban pejabat pajak membuktikan terbalik sumber dana hartanya. Sebab, mekanisme normal yang selama ini ada dinilai tak mencerminkan kondisi sesungguhnya dari si pejabat.

“Mekanisme normal seperti SPT (Surat Pemberitahuan) Pajak dan laporan kekayaan prosesnya meragukan. Kita butuh peraturan darurat semacam Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) yang mewajibkan pembuktian terbalik,” kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febri Diansyah di Mahkamah Konstitusi, Selasa (30/3).

Read the rest of this entry »

Indonesia Terkorup di Asia Pasifik

DetikNews – Rabu, 10/03/2010

Aprizal Rahmatullah

Juara kok korupsi. (Foto: Budi/KamusHukum.com)

Jakarta – Political and Economic Risk Consultancy atau PERC mengeluarkan

survei yang menyebut Indonesia merupakan negara terkorup di Asia Pasifik. Temuan itu membuktikan kalau Indonesia belum punya pondasi

“Itu bukti kalau pondasi pemberantasan korupsi kita masih buruk. Kita tidak punya pondasi,” kata Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM Zainal Arifin Mochtar kepada detikcom, Selasa (9/3/2010) malam.

Read the rest of this entry »

Pengantar Redaksi: Sebuah berita menarik dari VivaNews, terkait proses seleksi calon hakim ad hoc Pengadilan Tipikor oleh Mahkamah Agung. Semoga bermanfaat.

Ada beberapa cacat seperti pernah menjadi kuasa hukum koruptor.

VIVAnews - Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mengkhawatirkan proses seleksi calon hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dilakukan Mahkamah Agung. Dari 79 calon hakim, 55 orang tidak direkomendasikan karena dianggap tidak layak oleh KPP yang di antaranya terdiri dari Indonesia Corruption Watch, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

Read the rest of this entry »

UNTUK MELAKSANAKAN BERSAMA AKSI DAMAI HARI ANTI KORUPSI SE-DUNIA

Indonesia Bersih

RABU, 9 DESEMBER 2009 PUKUL 12 :00 WIB, PUKUL 13:00 WITA, PUKUL 14:00 WIT

Menyikapi perkembangan aktual yang terang-benderang memperlihatkan tekad anak bangsa untuk memusnahkan mafia hukum dan korupsi di negeri ini, maka sejumlah tokoh bangsa, akademisi, intelektual, tokoh lintas-agama, mahasiswa, pemuda, aktivis perempuan, LSM, serta berbagai elemen yang memiliki kepedulian yang sama, pada tanggal 1 Desember 2009, di Jakarta, membentuk Gerakan Indonesia Bersih (GIB). Sebagai sebuah gerakan, GIB bersifat terbuka terhadap semua elemen civil society yang ANTI-KORUPSI. Sekretariat bersama GIB: Mesjid Istiqlal Ruang 13, Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat, 10710. Telpon & Fax: (021) 3519711.

Read the rest of this entry »