Pengantar Redaksi: Berita menarik mengenai desakan pemberlakuan Pembuktian Terbalik dalam penanganan korupsi. Semoga bermanfaat.

Tempo Interaktif – Selasa, 30 Maret 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta – Indonesia Corruption Watch mendesak pemerintah melansir peraturan darurat kewajiban pejabat pajak membuktikan terbalik sumber dana hartanya. Sebab, mekanisme normal yang selama ini ada dinilai tak mencerminkan kondisi sesungguhnya dari si pejabat.

“Mekanisme normal seperti SPT (Surat Pemberitahuan) Pajak dan laporan kekayaan prosesnya meragukan. Kita butuh peraturan darurat semacam Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) yang mewajibkan pembuktian terbalik,” kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febri Diansyah di Mahkamah Konstitusi, Selasa (30/3).

Pejabat yang tak bisa membuktikan hartanya diperoleh dari penghasilan yang sah, ia melanjutkan,  harus dihukum pidana. Hal itu sejalan dengan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)  yang menyatakan bahwa  pejabat berharta luar biasa banyak, di luar akal sehat dan tidak sesuai penghasilan sah, maka bisa dipidana. UNCAC ini telah diratifikasi Indonesia sejak 2006.

Febri menilai kasus adanya Rp 25 miliar di rekening pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan, yang penghasilannya sebulan Rp 12,5 juta, jelas mengundang kecurigaan. Untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat, semestinya semua pegawai Direktorat Jenderal Pajak, termasuk Direktur Jenderal Tjiptardjo, diperiksa hartanya. “Jangan sampai ini berakibat buruk menjadi gerakan menolak membayar pajak karena masyarakat tidak percaya Ditjen Pajak,” ujar dia.

BUNGA MANGGIASIH

Sumber: Tempo Interaktif

DetikNews – Rabu, 10/03/2010

Aprizal Rahmatullah

Juara kok korupsi. (Foto: Budi/KamusHukum.com)

Jakarta – Political and Economic Risk Consultancy atau PERC mengeluarkan

survei yang menyebut Indonesia merupakan negara terkorup di Asia Pasifik. Temuan itu membuktikan kalau Indonesia belum punya pondasi

“Itu bukti kalau pondasi pemberantasan korupsi kita masih buruk. Kita tidak punya pondasi,” kata Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM Zainal Arifin Mochtar kepada detikcom, Selasa (9/3/2010) malam.

Menurut Zainal, survei PERC mengindikasikan tidak ada hal yang signifikan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pemberantasan korupsi. Belum ada yang berubah dari proses reformasi birokrasi pemerintahan yang selama ini digembar-gemborkan.

“Lebih terpuruk lagi (posisi) kita di bawah Kamboja,” imbuh dosen FH UGM ini.

Zainal menjelaskan, terpuruknya posisi Indonesia sebagai negara terkorup dikarenakan pemberantasan korupsi belum menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah belum memiliki program kerja berkelanjutan yang mendukung upaya-upaya anti korupsi.

“Kalau program pemerintah mempunyai cetak biru yang berkesinambungan mungkin posisi kita tidak seperti ini,” tegasnya.

Zainal juga mengkritik proses birokrasi pemerintah yang selama ini diklaim telah berubah. Dengan adanya survei PERC klaim keberhasilan pemerintah terpatahkan.

Sebelumnya, dalam riset yang dilakukan oleh lembaga yang berpusat di Hongkong tersebut, Indonesia menduduki peringkat 1 negara terkorup di Asia Pasifik. Dalam skala 1 sampai 10, Indonesia mendapat nilai 9,07. Di bawah Indonesia, ada Kamboja, Vietnam dan Filipina sebagai negara terkorup.

Sumber: DetikNews

Pengantar Redaksi: Sebuah berita menarik dari VivaNews, terkait proses seleksi calon hakim ad hoc Pengadilan Tipikor oleh Mahkamah Agung. Semoga bermanfaat.

Ada beberapa cacat seperti pernah menjadi kuasa hukum koruptor.

VIVAnews - Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mengkhawatirkan proses seleksi calon hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dilakukan Mahkamah Agung. Dari 79 calon hakim, 55 orang tidak direkomendasikan karena dianggap tidak layak oleh KPP yang di antaranya terdiri dari Indonesia Corruption Watch, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

Jamil Mubarok dari Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) menilai 70 persen calon hakim tersebut tidak layak karena tidak memenuhi kriteria yang dibuat KPP. Kriteria tersebut adalah kompetensi dan keahlian, rekam jejak dan integritas, kekayaan yang wajar, tidak terkontaminasi partai politik, dan tidak pernah bersentuhan langsung dengan koruptor.

“Kami tidak rekomendasikan yang keahliannya diragukan, masih atau pernah berafiliasi dengan partai politik, diduga memiliki kekayaan tidak wajar, dan integritasnya dipertanyakan,” ujar Jamil saat konferensi pers di Kantor ICW, Jakarta, Minggu 14 Februari 2010.

Adapun hal terpenting lain, KPP meminta calon hakim ad hoc Pengadilan Tipikor tidak pernah berurusan dengan koruptor. “Calon hakim tidak boleh pernah menjadi kuasa hukum koruptor. Haram hukumnya hakim ad hoc yang berintegritas buruk untuk terpilih,” tutur Jamil.

Sementara itu Illian Deta Sari dari ICW tidak bersedia menyebutkan nama atau inisial yang oleh KPP dianggap memiliki rekam jejak yang buruk. “Rekomendasi akan kami berikan langsung ke panitia seleksi,” kata dia.

Illian juga berharap panitia seleksi dapat mengidentifikasi motif calon hakim. “Jangan sampai ada motif politik, kongkalikong, atau upaya sistematis untuk melemahkan pengadilan korupsi,” ucapnya.

Sumber: Vivanews

Indonesia Bersih

RABU, 9 DESEMBER 2009 PUKUL 12 :00 WIB, PUKUL 13:00 WITA, PUKUL 14:00 WIT

Menyikapi perkembangan aktual yang terang-benderang memperlihatkan tekad anak bangsa untuk memusnahkan mafia hukum dan korupsi di negeri ini, maka sejumlah tokoh bangsa, akademisi, intelektual, tokoh lintas-agama, mahasiswa, pemuda, aktivis perempuan, LSM, serta berbagai elemen yang memiliki kepedulian yang sama, pada tanggal 1 Desember 2009, di Jakarta, membentuk Gerakan Indonesia Bersih (GIB). Sebagai sebuah gerakan, GIB bersifat terbuka terhadap semua elemen civil society yang ANTI-KORUPSI. Sekretariat bersama GIB: Mesjid Istiqlal Ruang 13, Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat, 10710. Telpon & Fax: (021) 3519711.

Menurut GIB, salah satu momentum yang harus didukung oleh semua warga negara yang anti-korupsi adalah Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia, 9 Desember 2009. Untuk itu, GIB mengundang seluruh warga negara yang anti-korupsi untuk ikut serta dalam AKSI DAMAI INDONESIA BERSIH pada tanggal 9 Desember 2009, hari Rabu, di seluruh Indonesia. Untuk Jakarta, Aksi Damai akan dipusatkan di MONAS, di mana peserta akan mulai berkumpul pada jam 12:00 WIB. Di berbagai daerah, publik akan bergerak untuk berkumpul pada saat yang sama, yakni jam 13:00 WITA, dan jam 14:00 WIT. Tempat Aksi Damai di berbagai daerah akan ditentukan oleh Koordinator dan Simpatisan GIB di masing-masing daerah.

AKSI DAMAI INDONESIA BERSIH oleh GIB menyerukan agar seluruh elemen bangsa Indonesia menyatakan tekad dalam sebuah PIAGAM INDONESIA BERSIH 2009 yang berisi:

1. INDONESIA HARUS BERSIH DARI KORUPSI, TIDAK CUKUP HANYA PIDATO ANTI-KORUPSI
2. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA HARUS BERSIH DARI KORUPTOR YANG MERUPAKAN PENGKHIANAT AMANAT RAKYAT
3. INDONESIA HARUS BERSIH DARI KORUPTOR KASUS BANK CENTURY
4. INDONESIA HARUS BERSIH DARI REKAYASA DAN KONSPIRASI PELEMAHAN KPK & LEMBAGA PENEGAK HUKUM

AKSI DAMAI INDONESIA BERSIH oleh GIB, seperti tertulis pada namanya, merupakan AKSI DAMAI, di mana seluruh peserta aksi sangat menekankan upaya penyampaian tekad dengan cara-cara yang damai. Dengan demikian, semua tindakan yang tidak termasuk dalam kategori ?damai? bukan mencerminkan semangat atau tidak pernah akan dikategorikan bagian dari Gerakan Indonesia Bersih.

Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dan AKSI DAMAI INDONESIA BERSIH pada Hari Anti-Korupsi Se-dunia, 9 Desember 2009 didukung oleh tokoh-tokoh bangsa dan lintas agama seperti: Din Syamsuddin, Hasyim Muzadi, Pdt. Andreas Yewangoe, Kardinal Darma Atmaja, Syafii Maarif, Ust Hilmi Aminuddin, Adhie Massardi, Ali Mochtar Ngabalin, Arip Musthopa, Effendi Gazali, Hasto Atmojo, Mahyudin Nawawi, M. Hatta Taliwang, M. Ismail Yusanto, Ray Rangkuti, Ton Abdillah Has, Usman Hamid, Yudi Latief, Zainal Bintang, Marwan Batubara, Rijalul Imam, Pidi Winata, dll.

Sumber: HMI

Pengertian dasar korupsi –