Pengantar Redaksi: Berita menarik mengenai topik Hukuman Mati bagi Koruptor. Semoga menjadi bahan pemikiran bersama.

Sumberfoto: PrimairOnline.com

Tempo Interaktif – Kamis, 08 April 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta -Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan hukuman mati bagi para koruptor secara normatif sudah bisa diberlakukan di Indonesia.

“Secara normatif, undang-undangnya ada kok,” kata Patrialis saat mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane, Semarang, Kamis (8/4).

Read the rest of this entry »

Pengantar Redaksi: Sebuah berita pendek tentang penahanan seorang hakim PTUN oleh KPK. Menjadi bahan permenungan bersama.

Ibrahim dilarikan ke RS Mitra saat menjalani pemeriksaan di KPK.

VivaNews – Kamis, 1 April 2010, 12:40 WIB

Arry Anggadha, Aries Setiawan

VIVAnews – Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya membantarkan penahanan bagi Ibrahim, hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. KPK juga sudah memindahkan ruang perawatan Ibrahim dari RS Mitra ke RS Polri.

“Karena yang bersangkutan butuh perawatan, penahanannya kami bantarkan,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 1 April 2010.

KPK juga sudah memindahkan perawatan Ibrahim dari RS Mitra ke RS Polri. Ibrahim dirawat di RS Mitra karena saat diperiksa, kesehatannya menurun. Dia diduga menderita gagal ginjal.

Read the rest of this entry »

Pengantar Redaksi: Berita menarik mengenai desakan pemberlakuan Pembuktian Terbalik dalam penanganan korupsi. Semoga bermanfaat.

Tempo Interaktif – Selasa, 30 Maret 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta – Indonesia Corruption Watch mendesak pemerintah melansir peraturan darurat kewajiban pejabat pajak membuktikan terbalik sumber dana hartanya. Sebab, mekanisme normal yang selama ini ada dinilai tak mencerminkan kondisi sesungguhnya dari si pejabat.

“Mekanisme normal seperti SPT (Surat Pemberitahuan) Pajak dan laporan kekayaan prosesnya meragukan. Kita butuh peraturan darurat semacam Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) yang mewajibkan pembuktian terbalik,” kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febri Diansyah di Mahkamah Konstitusi, Selasa (30/3).

Read the rest of this entry »

Pengantar Redaksi: Menyikapi kekurangan jumlah Hakim AdHoc Tipikor, MA akan menyelenggarakan kembali seleksi. Berikut tulisan lama dari Al. Wisnubroto, peserta Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP sekaligus anggota Serikat Pekerja Hukum Progresif. Artikel ini ditulis untuk menanggapi persidangan kasus Tipikor Jaksa Urip Trigunawan pada sekitar bulan Juni 2008 yang lalu. Ditampilkan sebagai bahan bacaan dan belajar bersama. Semoga bermanfaat.

A l. Wisnubroto

Persidangan tindak pidana korupsi (tipikor) yang dipimpin oleh Mansyurdin Chaniago sebagai Ketua Majelis Hakim sejatinya untuk mengadili perkara penyuapan yang dilakukan oleh Artalyta Suryani alias Ayin terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan. Namun tak pelak lagi merembet pada sejumlah petinggi di Kejaksaan Agung. Tidak hanya itu saja, pemeriksaan terhadap Ayin dengan pertanyaan yang “berlari-lari” telah pula menyingkap dugaan suap Ayin pada sejumlah hakim agung.

Read the rest of this entry »

Pengantar Redaksi: Sebuah berita yang terlewatkan dari MA dimuat oleh Situs Waspada Online. Ditampilkan utuh menyikapi hasil riset PERC yang menempatkan Indonesia diurutan pertama paling korup di Asia Pasifik. Menjadi renungan bersama.

Hakim adil dan jujur, selalu jadi legenda seperti Hakim Bao. (Sumber: Wikipedia.org)

Waspada Online – Wednesday, 20 January 2010

JAKARTA – Mahkamah Agung akan menindak hakim-hakim yang memutuskan bebas terhadap para koruptor, demikian Juru Bicara (Jubir) Mahkamah Agung Hatta Ali, di Jakarta, sore ini.

“Kalau ada bukti penyimpangan dari hakim seperti melakukan intervensi, suap, MA siap untuk menindaknya,” kata Hatta Ali.

Sebelumnya, ICW melaporkan 106 hakim dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi hingga Mahkamah Agung (MA) ke Komisi Yudisial (KY) pada Selasa (19 /1).

Read the rest of this entry »