Pengantar Redaksi: Sebuah berita pendek tentang penahanan seorang hakim PTUN oleh KPK. Menjadi bahan permenungan bersama.

Ibrahim dilarikan ke RS Mitra saat menjalani pemeriksaan di KPK.

VivaNews – Kamis, 1 April 2010, 12:40 WIB

Arry Anggadha, Aries Setiawan

VIVAnews – Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya membantarkan penahanan bagi Ibrahim, hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. KPK juga sudah memindahkan ruang perawatan Ibrahim dari RS Mitra ke RS Polri.

“Karena yang bersangkutan butuh perawatan, penahanannya kami bantarkan,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 1 April 2010.

KPK juga sudah memindahkan perawatan Ibrahim dari RS Mitra ke RS Polri. Ibrahim dirawat di RS Mitra karena saat diperiksa, kesehatannya menurun. Dia diduga menderita gagal ginjal.

Read the rest of this entry »

Pengantar Redaksi: Menyikapi kekurangan jumlah Hakim AdHoc Tipikor, MA akan menyelenggarakan kembali seleksi. Berikut tulisan lama dari Al. Wisnubroto, peserta Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP sekaligus anggota Serikat Pekerja Hukum Progresif. Artikel ini ditulis untuk menanggapi persidangan kasus Tipikor Jaksa Urip Trigunawan pada sekitar bulan Juni 2008 yang lalu. Ditampilkan sebagai bahan bacaan dan belajar bersama. Semoga bermanfaat.

A l. Wisnubroto

Persidangan tindak pidana korupsi (tipikor) yang dipimpin oleh Mansyurdin Chaniago sebagai Ketua Majelis Hakim sejatinya untuk mengadili perkara penyuapan yang dilakukan oleh Artalyta Suryani alias Ayin terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan. Namun tak pelak lagi merembet pada sejumlah petinggi di Kejaksaan Agung. Tidak hanya itu saja, pemeriksaan terhadap Ayin dengan pertanyaan yang “berlari-lari” telah pula menyingkap dugaan suap Ayin pada sejumlah hakim agung.

Read the rest of this entry »

Pengantar Redaksi: Sebuah berita yang terlewatkan dari MA dimuat oleh Situs Waspada Online. Ditampilkan utuh menyikapi hasil riset PERC yang menempatkan Indonesia diurutan pertama paling korup di Asia Pasifik. Menjadi renungan bersama.

Hakim adil dan jujur, selalu jadi legenda seperti Hakim Bao. (Sumber: Wikipedia.org)

Waspada Online – Wednesday, 20 January 2010

JAKARTA – Mahkamah Agung akan menindak hakim-hakim yang memutuskan bebas terhadap para koruptor, demikian Juru Bicara (Jubir) Mahkamah Agung Hatta Ali, di Jakarta, sore ini.

“Kalau ada bukti penyimpangan dari hakim seperti melakukan intervensi, suap, MA siap untuk menindaknya,” kata Hatta Ali.

Sebelumnya, ICW melaporkan 106 hakim dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi hingga Mahkamah Agung (MA) ke Komisi Yudisial (KY) pada Selasa (19 /1).

Read the rest of this entry »

Plakat Hari Anti Korupsi Sedunia (Foto: Budi/KamusHukum.com)

Hasil survei itu menyebutkan Indonesia mencetak nilai 9,07 dari angka 10.

VivaNews – Senin, 8 Maret 2010, 19:47 WIB

Heri Susanto

VIVAnews - Indonesia, salah satu bintang emerging markets tahun lalu ternyata merupakan negara paling korup dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi pada pelaku bisnis.

Ini adalah hasil survei pelaku bisnis yang dirilis Senin, 8 Maret 2010 oleh perusahaan konsultan “Political & Economic Risk Consultancy” (PERC) yang berbasis di Hong Kong.

Read the rest of this entry »

Pengantar Redaksi: Sebuah publikasi Riset yang mengejutkan. Menjadi bahan pemikiran bersama, ditengah keributan babak akhir Pansus Kasus Century DPR RI.

Keluarga sederhana di Desa Sidowayah Ponorogo, ketika Bidan Desa berkunjung. Merekakah yang ikut serta menanggung penderitaan karena korupsi ? Foto: Budi/KamusHukum.com

Putusan pengadilan membuat 92 persen dana korupsi dimakan koruptor

VivaNews – Sabtu, 27 Februari 2010, 11:00 WIB

Arfi Bambani Amri

VIVAnews - Ekonom Universitas Gadjah Mada Dr Rimawan Pradiptyo MSc melansir sebuah riset, bahwa 92 persen lebih dana korupsi gagal diselamatkan karena putusan pengadilan yang tidak adil. Akibatnya, kata Rimawan, rakyat harus menanggung biaya sosial korupsi itu.

Berdasarkan hasil penelitian Rimawan, sebanyak Rp 73,07 triliun dana telah dikorupsi oleh 540 koruptor pada tahun 2008. Kendati demikian, tuntutan jaksa tentang uang yang harus dikembalikan koruptor hanya Rp 32,41 triliun. Umunya terpidana melakukan banding ke Mahkamah Agung (MA). Kemudian oleh MA, hanya 5,32 triliun saja dana yang harus dikembalikan ke negara.

Read the rest of this entry »