Pengantar Redaksi: Sebuah opini, keprihatinan tentang pengajuan RUU Tipikor dari Pemerintah ke DPR. Semoga bermanfaat.

Sleeping Rat (foto: rungmasti.com)

Tempo Interaktif – Rabu, 30 Maret 2011

Inilah manuver yang semakin menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius memerangi korupsi. Tanpa mendiskusikannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, diam-diam pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi yang amat lemah ke parlemen. Memberi banyak kelonggaran bagi koruptor, RUU ini berpotensi membonsai gerakan antikorupsi.

Pemerintah seolah memanfaatkan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai antikorupsi, yang telah kita ratifikasi pada 2006, sebagai pintu masuk. Dengan alasan inilah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbaiki dengan UU No. 20/2001 perlu diubah, bahkan akhirnya dirombak total. Ini berarti, bila RUU Korupsi disetujui, kedua undang-undang itu tidak berlaku lagi.

Salah satu poin penting dalam Konvensi PBB itu adalah perluasan makna kerugian atas keuangan negara menjadi kerugian atas keuangan publik. Konvensi jugalah yang mengatur tindakan-tindakan pencegahan, kerja sama internasional, pengembalian aset, bantuan teknis, dan pertukaran informasi. Semua pasal dalam RUU yang mengadopsi ketentuan ini hampir tak ada yang perlu diperdebatkan.

Masalahnya justru terletak pada pasal-pasal yang selama ini menjadi andalan KPK menjerat koruptor. Dalam RUU itu, banyak pasal dihapus. Yang paling mencolok adalah Pasal 2 UU No. 31/1999. Ketentuan ini mengatur soal perbuatan setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau pihak lain dengan merugikan keuangan negara. Hukuman bagi pelakunya minimal empat tahun, dan maksimal hukuman mati.

Sungguh aneh jika perbuatan seperti itu kini tidak lagi dianggap korupsi. RUU tersebut cenderung membatasi korupsi dalam pengertian sempit. Misalnya, mesti terjadi penyalahgunaan wewenang atau perbuatan yang sengaja untuk meminta suap atau menyuap. Dengan kata lain, korupsi yang rapi, canggih, akan sulit diusut. Jangan pula bila rancangan itu menempatkan soal suap dalam urutan pertama, dan bukannya masalah korupsi dalam pengertian umum.

Tidak hanya menyederhanakan pengertian korupsi, rancangan itu juga cenderung memperingan ancaman hukuman bagi koruptor. Secara umum, ancaman hukuman minimal bagi koruptor pun diseragamkan dan amat rendah, yakni satu tahun penjara. Padahal, dalam aturan yang berlaku sekarang, ancamannya bervariasi, bahkan ada yang minimal empat tahun penjara. Yang juga amat berbahaya adalah munculnya pasal yang potensial mengkriminalkan pelapor kasus korupsi.

Masih ada lagi kabar menggembirakan bagi koruptor, yakni ketentuan yang meloloskan korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp 25 juta dari penuntutan hukum. Begitu pula tidak adanya hukuman tambahan, misalnya membayar uang pengganti kerugian negara atau penyitaan hasil korupsi.

Semua itu merupakan kabar buruk bagi publik sekaligus lonceng kematian bagi pemberantasan korupsi. Banyak orang mungkin masih ingat janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk berdiri di depan guna memimpin langsung pemberantasan korupsi. Tapi RUU yang diusulkan pemerintah ini sungguh jauh dari, bahkan bertolak belakang dengan, janji itu.

Sumber: Tempo

Pengantar Redaksi: Berita pendek dari Tempo Interaktif, masih seputar geger rekening perwira Polri. Semoga kita tak cepat lupa.

Perwira Polri di Pasar Malam Sekaten Yogyakarta. Foto: Budi/KamusHukum.com

Tempo Interaktif – 07 Juli 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta -    Indonesia Corruption Watch (ICW) menyesalkan sikap Kapolri Bambang Hendarso Danuri yang tidak mau  membentuk tim independen untuk memeriksa kasus rekening gendut sejumlah perwira Polri. “Kalau tim independen dari internal mereka kami ragukan objektivitasnya,”   kata Agus Sunaryanto, Koordinator Divisi Investigasi IWC  dalam diskusi di Imparsial, Jakarta, Rabu (7/7).

Ini, kata dia,  belajar dari kasus Gayus Tambunan yang melibatkan dua perwira polri ternyata sanksinya hanya sanksi administratif.   Dikhawatirkan untuk kasus rekening perwira, sanksinya juga administrasi.

Oleh karena itu, ICW akan meminta  presiden untuk mengambil langkah lain yaitu dengan segera membentuk tim independen ini. Apalagi presiden sebelumnya telah menegaskan agar kasus ini segera diselesaikan. Tim yang bekerja untuk mengaudit rekening mencurigakan beberapa perwira tinggi ini pun bisa terdiri dari  PPATK, BPK, dan  pihak-pihak terkait.

“Ini  bukan intervensi tapi kewenangan presiden sama seperti pada kasus Bibit dan Chandra. Kalau ada indikasi pelanggaran hukum kita bisa dorong ke KPK,” kata Agus.
MUNAWWAROH

Sumber: Tempo Interaktif

Pengantar Redaksi: Sebuah tulisan tentang kasus penangkapan Susno Duadji. Opini dimuat di Kompas Online. Semoga bermanfaat.

Episone Karno Tanding dari Mahabarata. Sumber: wayang.wordpress.com

Kompas – Selasa, 18 Mei 2010

Oleh Novri Susan *

KOMPAS.com - Mabes Polri telah menangkap Komisaris Jenderal Susno Duadji atas dakwaan kasus suap PT SAL (Salmah Arowana Lestari). Diberitakan bahwa Susno tak gentar dan akan terus melakukan perlawanan terhadap Mabes Polri.

Publik Indonesia tengah menyaksikan satu babak perang di antara punggawa Polri. Pertanyaannya adalah, perang atas nama apa? Mempersepsikan Mabes Polri sedang berjuang menegakkan hukum melawan koruptor sepertinya tak meyakinkan. Sebaliknya, ketangguhan Susno melawan Mabes Polri pun tidak bisa dirasakan sebagai komitmen atas kebenaran hukum. Pada situasi ini, SBY memahami politik demokrasi secara normatif tanpa melihat makna dan dinamika perang para punggawa Polri.

Publik sudah paham, mafia hukum dan para koruptor menguasai lembaga-lembaga negara, mulai dari kejaksaan, DPR, hingga kepolisian. Beberapa teman sempat menyebut eskalasi konflik Susno vs (jenderal-jenderal) Mabes Polri tak lebih sebagai perang antarkoruptor. Nantinya mungkin secara normatif tak ada pahlawan dalam peperangan tersebut. Jika salah satu menang, pemenangnya adalah koruptor. Dan siapa pun pemenangnya tetap jadi masalah dalam proses reformasi hukum dan demokratisasi Indonesia.

Jika benar perang antarpara punggawa Polri adalah perang antarkoruptor tentunya ada makna lain yang harus disingkap oleh publik, demi kepentingan reformasi hukum yang sedang tertatih di bawah SBY. Kubu Susno menyebutkan, banyak jenderal polisi yang juga terlibat korupsi. Selain itu, ada praktik lain yang dianggap dosa seperti jenderal berpoligami dan pelecehan seksual. Maknanya jelas, Susno tidak sendirian. Dosa yang ia lakoni adalah dosa berjamaah, alias kolektif dan sistemik.

Begitu pun sebaliknya Mabes Polri. Keputusan menangkap seorang jenderal polisi sulit dimaknai sebagai bagian dari penegakan hukum. Karena jika Mabes Polri berkomitmen terhadap penegakan hukum, mungkin saat ini sudah banyak jenderal polisi masuk bui. Namun, kenyataannya, penangkapan Susno terlihat hanya sebagai reaksi atas berbagai informasi penting Susno mengenai para jenderal korup lain di tubuh Polri. Mobilisasi perangkat wewenang dan aparatur lembaga kepolisian dalam menindak Susno menjadi serba dicurigai. Yaitu, sebagai upaya politis jenderal yang disebut korup oleh Susno untuk menyelamatkan diri.

Perlu intervensi

Sayangnya, kondisi perang antarpunggawa Polri ini tak mendapatkan perhatian cukup dari pemerintahan SBY. Padahal, intervensi pada kasus Susno vs Mabes Polri sudah merupakan kebutuhan mendesak berkaitan dengan reformasi hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui Staf Khusus, SBY menegaskan, ia tidak akan campur tangan terhadap kasus Susno melawan Mabes Polri (Kompas, 15/5/2010).

Penolakan SBY melakukan intervensi pada kasus Susno dalam kasus ini jelas politik normatif yang abai pada dinamika penegakan hukum. Ranah hukum memang tidak boleh diintervensi secara politik karena bisa mengakibatkan kerancuan pada tatanan hukum. Namun, secara gamblang eskalasi perang Susno vs ”Mabes Polri” lebih kental makna politisnya.

Kenyataannya, lembaga dan perangkat hukum dalam kepolisian serba mungkin dipolitisasi dan dijadikan sebagai alat melindungi kepentingan kelompok jenderal tertentu. Jelas dinamika perang Susno vs Mabes Polri sudah tidak mungkin hanya dipahami secara normatif.

Berbagai informasi penting Susno seharusnya mendapatkan dukungan politik Presiden, tanpa mengabaikan dosa korupsi yang dia lakukan jika nanti terbukti di pengadilan. Sering kali muncul kecurigaan publik atas perilaku politik rezim yang normatif dan lamban dalam mememerangi koruptor. Kecurigaan yang melihat bahwa rezim SBY tidak imun dari korupsi.

Seperti buku George Junus Aditjondro, Membongkar Gurita Cikeas (2010). Kecurigaan publik yang diabaikan bisa menuntun pada degradasi kepercayaan publik, bukan saja pada pemerintah, tetapi juga lembaga penegak hukum.

Menurut Adrian Little (2008), ketidakpercayaan yang terus terjadi, akan memberangus kesalehan demokrasi warga (democratic piety). Kondisi yang menjadi akar berbagai penyakit sosial politik bangsa, seperti konflik kekerasan, kriminalitas, dan praktik korupsi itu sendiri. Nalar politik SBY seharusnya memahami hal ini. Namun, tetap saja enggan melakukan intervensi.

Kecurigaan di ruang publik bukan tak mungkin terus membesar. Terlepas dari masalah kecurigaan atau bukan kecurigaan terhadap pemerintahan SBY, penting bagi publik untuk menekan pemerintahan SBY melakukan intervensi pada perang Susno vs ”Mabes Polri”.

Intervensi tersebut tidak bertujuan mencampuri proses hukum positifnya. Namun, melalui kekuasaan eksekutif Presiden, intervensi melakukan kontrol agar hukum bisa dimanfaatkan dan dilaksanakan secara transparan. Sehingga perang tak suci di tubuh Polri bisa dikelola sebagai bagian dari reformasi hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Perang para punggawa Polri saat ini telah menyeret hukum sebagai sumber daya politik kelompok kepentingan tertentu, sehingga pembiaran yang terjadi atas kasus ini selain akan menurunkan kepercayaan publik, juga mengancam proses reformasi lembaga hukum termasuk kepolisian. Untuk itu, intervensi dalam koridor politik demokrasi, sebaiknya segera dilakukan SBY.

*Novri Susan Pengajar Sosiologi Unair

Sumber: Kompas.com

Pengantar Redaksi: Sebuah berita mengenai dunia peradilan kita. Kejadian di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terkait keputusan banding kasus korupsi Bupati Nonaktif Cilacap.

Tempo Interaktif – Minggu, 09 Mei 2010

TEMPO Interaktif, Semarang – Pegiat antikorupsi, Komite Penyelidikan dan Pemberantasan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menyatakan kecewa atas putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi di tingkat banding yang mengurangi hukuman terpidana Bupati Nonaktif Cilacap Probo Yulastoro. “Para hakim ini tidak memiliki integritas dan kepekaan untuk memberantas korupsi,” kata Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto kepada Tempo, Ahad (9/5).

Majelis hakim di tingkat banding mengurangi hukuman penjara Probo dari sembilan tahun menjadi tujuh tahun. Amar putusan yang resmi turun pada 4 Mei lalu itu juga mengurangi uang pengganti yang harus dikembalikan oleh Probo menjadi Rp 7.2 miliar. Padahal, dalam putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Cilacap yang diketok Februari lalu Probo wajib mengembalikan Rp 14.1 miliar kepada negara.

Majelis hakim di Pengadilan Negeri Cilacap menyatakan bahwa Probo terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 14 miliar.

Eko khawatir jika putusan yang merendahkan ini akan membuat tindak pidana korupsi semakin merajalela. Sebab, para koruptor tidak akan takut dengan resiko yang akan ditanggung jika melakukan korupsi. Toh, kata Eko, hukuman untuk koruptor bisa diringankan.

“Ini tidak memberi efek jera bagi para koruptor,” kata dia. Seharusnya, karena korupsi merupakan tindakan luar biasa dampaknya maka juga butuh tindakan pemberantasan yang luar biasa. Tidak sebaliknya, para koruptor yang sudah berada dihadapan para penegak hukum justru diberlakukan familier dan istimewa.

Eko menyatakan banyak penegak hukum yang memberlakukan para pelaku korupsi dengan enak karena menganggap bahwa seorang koruptor memiliki uang banyak sehingga bisa diperas. Eko menyatakan tindakan para penegak hukum yang memperlakukan tindakan istimewa kepada para koruptor itu justru akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pengadilan.

KP2KKN berharap agar jaksa di Pengadilan Negeri Cilacap yang menangani kasus Probo segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jaksa harus berani dan pandai untuk memasukkan banyak analisa dan dalil-dalil sehingga Probo bisa dihukum berat.

ROFIUDDIN

Sumber: Tempo Interaktif

Pengantar Redaksi: Berita menarik mengenai topik Hukuman Mati bagi Koruptor. Semoga menjadi bahan pemikiran bersama.

Sumberfoto: PrimairOnline.com

Tempo Interaktif – Kamis, 08 April 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta -Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan hukuman mati bagi para koruptor secara normatif sudah bisa diberlakukan di Indonesia.

“Secara normatif, undang-undangnya ada kok,” kata Patrialis saat mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane, Semarang, Kamis (8/4).

Politisi Partai Amanat Nasional itu menyebut aturan itu ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Patrialis menyatakan dalam undang-undang tersebut disebutkan jika ada ada orang yang melakukan korupsi dalam keadaan tertentu maka bisa dihukum mati. “Misalnya negara dalam keadaan bencana tapi justru malah uangnya dikorupsi,” kata dia. Selain itu, hukuman mati juga bisa diterapkan bagi koruptor yang memanfaatkan uang negara padahal negara dalam kondisi krisis.

Menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Untung Sugiyono saat ini belum ada bukti yang menunjukan adanya hukuman mati bagi koruptor bisa membuat jera pelaku korupsi. “Kalau itu butuh penelitian,” katanya.

Untung menilai, hingga kini memang belum ada koruptor yang berasal dari resividis. Sebaliknya, pelaku korupsi dilakukan orang-orang yang punya kekuasaan besar tapi tidak ada yang mengawasinya.

Mengenai tindakan korupsi sendiri, Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto mengatakan bahwa pelaku korupsi di Indonesia makin canggih dalam antisipasi penjebakan aparat hukum. Para koruptor sudah sadar keberadaanya sudah menjadi target bidikan Komisi Anti Korupsi.

“Mereka pasang alat anti sadap di ruangannya, sehingga alat KPK tidak deteksi sambungan telephonenya,” kata Bibit, Kamis (8/4). Koruptor tertangkap tangan KPK, menurutnya, belum melengkapi dirinya dengan peralatan canggih anti penyadapan teleponnya. “Kenapa yang ditangkap kecil kecil, karena yang kakap canggih-canggih,” ungkapnya.

Karenanya, Bibit menyatakan ke depannya Komisi Anti Korupsi harus lebih memanfaatkan kemajuan teknologi dalam membongkar tindak pidana korupsi. Sumber daya manusia (SDM) penyidik KPK, katanya harus ditingkatkan dalam menyelidiki berbagai laporan tindak pidana korupsi masyarakat.

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid yang mengusulkan agar koruptor dihukum mati. Gagasan itu pun mendapat dukungan Kaukus Muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

“Untuk menuntaskan masalah korupsi ini, pemerintah bisa belajar dari Cina. Dengan hukuman yang sangat berat, dalam lima tahun kasus korupsi menurun drastis. Indonesia bisa belajar dari sana,” katanya Ketua Kaukus, Abidin Fikri.

ROFIUDDIN | SG WIBISONO | RADEN RACHMADI

Sumber: Tempo Interaktif

Hukuman mati dalam Wikipedia.