KamusHukum.com » amdal http://kamushukum.com/en Provide Legal Resources, Law Dictionary, Legal Dictionary, Kamus Hukum Online Wed, 28 Jul 2010 04:01:10 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.0.1 PP 23 Th 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara http://kamushukum.com/en/pp-23-th-2010-tentang-pelaksanaan-kegiatan-usaha-pertambangan-mineral-dan-batubara/ http://kamushukum.com/en/pp-23-th-2010-tentang-pelaksanaan-kegiatan-usaha-pertambangan-mineral-dan-batubara/#comments Tue, 02 Mar 2010 03:38:02 +0000 writer http://kamushukum.com/en/?p=1212 Berikut ini ditampilkan  PP No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, versi dwibahasa (Indonesia dan Inggris). Dimuat atas sumbangan penerjemah teks tersebut Bpk. Wishnu Basuki dari ABRN Counsellors at Law. Semoga bermanfaat.



PP 23 2010 Pelaksanaan Kegiatan Usama Pertambangan Minerba
ABNR Counsellors at Law Official Website.

]]> http://kamushukum.com/en/pp-23-th-2010-tentang-pelaksanaan-kegiatan-usaha-pertambangan-mineral-dan-batubara/feed/ 0 Menteri (pertambangan) http://kamushukum.com/en/menteri-pertambangan/ http://kamushukum.com/en/menteri-pertambangan/#comments Wed, 20 Jan 2010 03:23:58 +0000 writer http://kamushukum.com/en/?p=928

Deskripsi

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Sumber

UU No 4 Th 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

]]> http://kamushukum.com/en/menteri-pertambangan/feed/ 0 Pemerintah daerah (pertambangan) http://kamushukum.com/en/pemerintah-daerah-pertambangan/ http://kamushukum.com/en/pemerintah-daerah-pertambangan/#comments Wed, 20 Jan 2010 03:21:48 +0000 writer http://kamushukum.com/en/?p=926

Deskripsi

Gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sumber

UU No 4 Th 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

]]> http://kamushukum.com/en/pemerintah-daerah-pertambangan/feed/ 0 Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah (pertambangan) http://kamushukum.com/en/pemerintah-pusat-yang-selanjutnya-disebut-pemerintah-pertambangan/ http://kamushukum.com/en/pemerintah-pusat-yang-selanjutnya-disebut-pemerintah-pertambangan/#comments Wed, 20 Jan 2010 03:19:49 +0000 writer http://kamushukum.com/en/?p=924

Deskripsi

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber

UU No 4 Th 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

]]> http://kamushukum.com/en/pemerintah-pusat-yang-selanjutnya-disebut-pemerintah-pertambangan/feed/ 0 Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK http://kamushukum.com/en/wilayah-izin-usaha-pertambangan-khusus-dalam-wupk-yang-selanjutnya-disebut-wiupk/ http://kamushukum.com/en/wilayah-izin-usaha-pertambangan-khusus-dalam-wupk-yang-selanjutnya-disebut-wiupk/#comments Wed, 20 Jan 2010 03:16:33 +0000 writer http://kamushukum.com/en/?p=922

Deskripsi

Wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.

Sumber

UU No 4 Th 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

]]> http://kamushukum.com/en/wilayah-izin-usaha-pertambangan-khusus-dalam-wupk-yang-selanjutnya-disebut-wiupk/feed/ 0