Kompas – 9 Mei 2011

Aksi Hari Buruh di Yogyakarta - Mei 2011 (Foto: Budi/KamusHukum.com)

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap mengkhianati rakyat dan melanggar konstitusi UUD 1945 apabila dalam waktu 47 hari tidak menyelesaikan dan mengesahkan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Konsekuensinya, Presiden SBY dapat dimakzulkan.

Read the rest of this entry »

Aksi Hari Buruh di Yogyakarta - Mei 2011 (Foto: Budi/KamusHukum.com)

Berikut ini naskah RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS). Bisa di downlad bila diperlukan. Semoga bermanfaat.

Read the rest of this entry »

Tempo Interaktif – Jum’at, 06 Mei 2011

Anak-anak bermain dalam keterbatasan. Andai tak banyak korupsi di negri ini (Foto: Budi/Kamushukum.com)

TEMPO Interaktif – Jakarta – Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin disebut-sebut mendapat jatah Rp 25 miliar dari proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI di Palembang, Sumatera Selatan. Jatah tersebut merupakan fee (komisi) 13 persen dari PT Duta Graha Indah yang membangun proyek senilai Rp 191 miliar di Jakabaring itu. “Fee diterima sekitar Januari 2011 melalui stafnya,” kata Kamaruddin Simanjuntak, bekas pengacara Mindo Rosalina Manulang, tersangka dugaan suap wisma atlet, kemarin.
Menurut Kamaruddin, jatah untuk Nazaruddin itu diungkapkan Rosalina saat ia masih menjadi pengacaranya. “Sebenarnya total fee15 persen,” ujarnya. Read the rest of this entry »

Pengantar Redaksi: Sebuah opini, keprihatinan tentang pengajuan RUU Tipikor dari Pemerintah ke DPR. Semoga bermanfaat.

Sleeping Rat (foto: rungmasti.com)

Tempo Interaktif – Rabu, 30 Maret 2011

Inilah manuver yang semakin menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius memerangi korupsi. Tanpa mendiskusikannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, diam-diam pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi yang amat lemah ke parlemen. Memberi banyak kelonggaran bagi koruptor, RUU ini berpotensi membonsai gerakan antikorupsi.

Read the rest of this entry »

Pengantar Redaksi: Sebuah situasi memprihatinkan, ditengah upaya pemberantasan korupsi. Dikutip dari Tempo Interaktif, semoga bermanfaat.

Sumber foto: Chrischaeffer.com

Tempo Interaktif – Jum’at, 25 Maret 2011

Sikap pemerintah menelantarkan nasib hakim Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi sungguh merisaukan. Sudah beberapa bulan gaji atau tunjangan mereka tidak dibayarkan dengan alasan belum sempat dimasukkan ke anggaran negara. Hakim ad hoc di pengadilan khusus ini juga merasa diremehkan karena tidak diakui sebagai pejabat negara.

Keluhan itu datang dari para hakim di Pengadilan Korupsi Bandung, Surabaya, dan Semarang, yang baru didirikan akhir tahun lalu. Pengadilan yang khusus menangani kasus-kasus korupsi itu diisi hakim karier maupun nonkarier alias ad hoc. Kendati sudah diangkat, bahkan telah bertugas selama tiga bulan terakhir, sebagian besar mereka belum mendapat gaji. Read the rest of this entry »