KamusHukum.com

Lafaz sharih

writer — Fri, 12 Mar 2010 10:54:34 +0000

Deskripsi

Ucapan yang secara jelas digunakan untuk ucapan thalaq.

Sumber

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan), Kencana, Jakarta, 2006.

Ini Dia Sembilan “Dosa” Marzuki Alie Versi LSM

writer — Thu, 11 Mar 2010 07:06:06 +0000

Pengantar Redaksi: Artikel menarik tentang Laporan sejumlah elemen LSM ke BK DPR terkait Ketua DPR Marzuki Alie. Semoga tetap mengingatkan kita tentang belum tuntasnya Kasus Bank Century.

Sumber foto: VivaNews.com

Kompas.com – Kamis, 11 Maret 2010 | 12:09 WIB

Inggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah elemen lembaga swadaya masyarakat atau LSM secara resmi melaporkan Ketua DPR Marzuki Alie ke Badan Kehormatan atau BK, Kamis (11/3/2010), di Ruang BK, Gedung MPR/DPR, Jakarta.

LSM yang melaporkan Marzuki di antaranya Lingkar Madani untuk Indonesia, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonedia, Indonesia Corruption Watch, Konsorsium dan Reformasi Hukum Nasional, Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Sugeng Sarijadi Syndicate, dan Komite Pemilih Indonesia.

Dalam laporan yang dibacakan Toto Sudiarto dari Sugeng Sarijadi Syndicate, sejumlah LSM ini mencatat sembilan “dosa” politisi senior Partai Demokrat itu.

“Bukan sekali Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan pendapat dan bertindak yang tidak tepat dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI. Pernyataan dan tindakannya sulit dipisahkan antara sikap dan pandangan pribadi dengan sikap DPR. Efeknya, citra dan kehormatan DPR sebagai institusi menjadi tercoreng,” kata Toto.

Sembilan “dosa” yang dirinci Toto adalah sebagai berikut:

1. Secara sepihak Ketua DPR membuat pernyataan publik bahwa DPR menyetujui rencana kenaikan gaji para menteri, padahal belum pernah dibahas di internal DPR.

2. Secara sepihak membatalkan Rapat Kerja Komisi IX dengan Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih.

3. Secara sepihak membatalkan Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama Suryadharma Ali.

4. Mengikuti pertemuan dengan sejumlah petinggi negara di Istana Bogor dengan Presiden SBY tanpa koordinasi, apalagi persetujuan dari unsur pimpinan DPR dan atau anggota DPR.

5. Surat imbauan penonaktifan Boediono dan Sri Mulyani dari Pansus Century tidak dibahas dalam rapat pimpinan dengan alasan surat tersebut tidak diterimanya.

6. Menutup sidang paripurna DPR tentang penetapan rekomendasi Pansus Century DPR secara sepihak tanpa terlebih dahulu menghimpun kesepakatan apakah sidang dapat ditutup atau dilanjutkan. Akibatnya rapat paripurna berakhir ricuh.

7. Dalam rapat paripurna DPR tentang penetapan rekomendasi Pansus, Marzuki Alie terlihat tidak bertindak netral. Berkali-kali melalui mikrofon memuji soliditas Demokrat dalam mendukung rekomendasi poin A. Padahal pimpinan sidang seharusnya memperlihatkan sikap adil dan independent dalam persidangan.

8. Mengeluarkan pernyatan bahwa hasil paripurna tentang penetapan rekomendasi poin C Pansus Bank Century tidak mengikat. Dengan begitu pemerintah tidak perlu menerima rekomendasi yang dimaksud. Pandangan tersebut adalah bentuk pelecehan terhadap hasil keputusan DPR.

9. Menggagas pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam proses pembahasan UU di DPR.

Laporan sejumlah elemen masyarakat itu diterima oleh Kepala Biro Pengawasan Legislatif, Orestis Ritje. Orestis mengatakan, setiap laporan ke BK diterima pihak sekretariat dan akan diteruskan ke Pimpinan BK. Menurut Orestis, laporan ini yang pertama kalinya ditujukan kepada Ketua DPR Marzuki Alie.

Sumber: Kompas.com

MA tindak hakim hobi bebaskan koruptor

writer — Thu, 11 Mar 2010 00:42:02 +0000

Pengantar Redaksi: Sebuah berita yang terlewatkan dari MA dimuat oleh Situs Waspada Online. Ditampilkan utuh menyikapi hasil riset PERC yang menempatkan Indonesia diurutan pertama paling korup di Asia Pasifik. Menjadi renungan bersama.

Hakim adil dan jujur, selalu jadi legenda seperti Hakim Bao. (Sumber: Wikipedia.org)

Waspada Online – Wednesday, 20 January 2010

JAKARTA – Mahkamah Agung akan menindak hakim-hakim yang memutuskan bebas terhadap para koruptor, demikian Juru Bicara (Jubir) Mahkamah Agung Hatta Ali, di Jakarta, sore ini.

“Kalau ada bukti penyimpangan dari hakim seperti melakukan intervensi, suap, MA siap untuk menindaknya,” kata Hatta Ali.

Sebelumnya, ICW melaporkan 106 hakim dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi hingga Mahkamah Agung (MA) ke Komisi Yudisial (KY) pada Selasa (19 /1).

Bahkan satu hakim dari 106 hakim yang dilaporkan ke KY, yang bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Sulawesi Selatan, diketahui telah membebaskan 35 terdakwa kasus korupsi.

Hatta Ali mempersilakan ICW melaporkan temuan itu, asal disertai bukti pelanggaran dari hakim yang memutuskan perkara korupsi, sebaliknya kalau fakta dipersidangan tak bisa dikomentari karena adalah kewenangan hakim dalam memutuskan perkara.

“Kalau faktanya di sidang harus dibebaskan, ya harus dibebaskan. Masa orang yang harus bebas dinyatakan bersalah,” katanya.

Wakil Koordinator ICW, Emerson F Yuntho, mengatakan 106 hakim yang dilaporkan ke KY terdiri dari 100 hakim yang menjatuhkan vonis bebas atau bebas dalam kasus korupsi dan enam hakim yang menjatuhkan vonis percobaan terhadap koruptor.

“ICW menyerahkan dokumen itu ke KY yang berisikan surat laporan, lampiran, daftar nama hakim, kasus terdakwa, jabatan terdakwa dan tahun putusan, serta surat bantahan MA tentang data ICW,” katanya.

Dia mengatakan, bantahan MA mengenai laporan ICW itu tidak disertai dengan data yang rinci tentang nama hakim, terdakwa, jabatan terdakwa, vonis pengadilan yang memutus, tahun putusan dan kerugian negara.

“Bahkan data MA justru tidak valid, terutama salah satu bagian yang mengatakan “tidak ada satupun vonis percobaan terhadap kasus korupsi dijatuhkan di tahun 2009,” katanya.

Padahal, kata dia, ICW menemukan fenomena tersebut, bahkan juga terjadi di MA.

Menurutnya, dari 6 hakim yang dilaporkan menjatuhkan vonis percobaan ke KY itu, tiga diantaranya adalah hakim agung.

“ICW meminta KY memberikan shock therapy terhadap hakim-hakim bermasalah yang terbukti melanggar peraturan atau terbukti terlibat dalam praktek mafia hukum dibalik sejumlah vonis bebas/lepas dan percobaan tersebut,” katanya.

Sumber: Waspada Online

Artikel Mengenai Hakim Bao Zheng di Wikipedia (Bahasa Inggris).

PUKAT: Bukti Kita Tidak Punya Pondasi Pemberantasan Korupsi

writer — Wed, 10 Mar 2010 03:08:11 +0000

Indonesia Terkorup di Asia Pasifik

DetikNews – Rabu, 10/03/2010

Aprizal Rahmatullah

Juara kok korupsi. (Foto: Budi/KamusHukum.com)

Jakarta – Political and Economic Risk Consultancy atau PERC mengeluarkan

survei yang menyebut Indonesia merupakan negara terkorup di Asia Pasifik. Temuan itu membuktikan kalau Indonesia belum punya pondasi

“Itu bukti kalau pondasi pemberantasan korupsi kita masih buruk. Kita tidak punya pondasi,” kata Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM Zainal Arifin Mochtar kepada detikcom, Selasa (9/3/2010) malam.

Menurut Zainal, survei PERC mengindikasikan tidak ada hal yang signifikan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pemberantasan korupsi. Belum ada yang berubah dari proses reformasi birokrasi pemerintahan yang selama ini digembar-gemborkan.

“Lebih terpuruk lagi (posisi) kita di bawah Kamboja,” imbuh dosen FH UGM ini.

Zainal menjelaskan, terpuruknya posisi Indonesia sebagai negara terkorup dikarenakan pemberantasan korupsi belum menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah belum memiliki program kerja berkelanjutan yang mendukung upaya-upaya anti korupsi.

“Kalau program pemerintah mempunyai cetak biru yang berkesinambungan mungkin posisi kita tidak seperti ini,” tegasnya.

Zainal juga mengkritik proses birokrasi pemerintah yang selama ini diklaim telah berubah. Dengan adanya survei PERC klaim keberhasilan pemerintah terpatahkan.

Sebelumnya, dalam riset yang dilakukan oleh lembaga yang berpusat di Hongkong tersebut, Indonesia menduduki peringkat 1 negara terkorup di Asia Pasifik. Dalam skala 1 sampai 10, Indonesia mendapat nilai 9,07. Di bawah Indonesia, ada Kamboja, Vietnam dan Filipina sebagai negara terkorup.

Sumber: DetikNews

Ignorantia legis excusat neminem

writer — Wed, 10 Mar 2010 02:52:55 +0000

Deskripsi

Ketidaktahuan akan undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf. Istilah lain adalah “Ignorantia juris non excusat”.

Sumber

Penemuan Hukum, Sudikno Mertokusumo, Liberty, Yogyakarta, 2001.

Arti menurut Wikipedia (Bahasa Inggris).
Arti menurut Merriew Webster (Bahasa Inggris).