sumber foto: Dispen Korps Marinir TNI AL

Tribunnews.com – Rabu, 18 Agustus 2010

TRIBUNNEWS.COM, BATAM – Tiga petugas Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PPSKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masing-masing Asriadi, Erwan, dan Seivo GrevoWewengkang mengaku hanya diberi makan oleh petugas Polisi Diraja Malaysia (PDRM) hanya satu kali setiap harinya.

Ketiga petugas Ditjen PPSKP tersebut disatukan dengan sejumlah tahanan saat berada di dalam sel Balai Polis Daerah Ibu Pejabat Kota Tinggi, Johor Malysia. Demikian disampaikan Asriadi yang ditemui Selasa (17/8/2010) malam di Hotel Plenet Holiday.

Asriadi mulanya tidak mau bicara masalah yang sebenar yang dihadapinya itu selama berada di dalam tahanan Balai Polisi Daerah Ibu Pejabat Kota Tinggi, Johor.

Namun setelah didesak beberapa kali akhirnya dia mengaku apa yang dialaminya meski dengan takut-takut mengutarakannya.

Dari pelakuan kasar petugas PDRM sampai dibentak-bentak saat diperiksa dan disuruh mengaku telah melakukan penculikan terhadap tujuh nelayan.

“Ya, kami bertiga setiap harinya hanya diberi makan sekali di malam hari setelah buka puasa. Sementara untuk sahur   tidak ada makanan apapun yang diberikan kepada kami. Ya, kami bertiga merasa tertekan untuk menyampaikan masalah ini ke publik,” ujarnya.

Menurutnya, sejak berada di dalam kapal ikan milik nelayan Malaysia itu petugas PDRM sudah menunjukan perlakuan kasarnya.

Bahkan makian pun dilontarkan petugas PDRM tersebut saat pihaknya tidak mengikuti perintah polisi itu. Namun Asriadi membantah jika luka di kepalannya itu akibat dipukul polisi.
Asriadi sempat terdiam saat Tribun mendapatkan infromasi pemukulan yang dilakukan polisi tersebut dari salah satu staf di Konjen RI di Johor Malaysia.

“Saya tidak berani mengatakan iya atau tidak, namun apa yang diceritakan staf Konjen RI itu memang benar. Tapi saya tidak berani mengungkapkannya karena sudah diminta untuk tidak berbicara yang bisa menimbulkan permasalahan panjang nanti,” ujar sumber tersebut yang dihubungi, Rabu (18/8/2010) di Konjen RI di Johor Malaysia.

Salah satu staf Konjen RI di Johor Bahru, Malaysia yang tidak mau ditulis namanya menceritakan bahwa Asriadi dijemput di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Tinggi, Johor. Asriadi dilarikan ke rumah sakit karena mengalami kebocoran di bagian kepalanya akibat dipukul dengan gagang senapan.

“Asriadi ditemukan di rumah sakit saat dirawat. Saat itu kita bingung ketika menjemput tiga orang petugas Ditjen PPSKP. Karena hanya dua orang saja yang diserahkan oleh petugas PDRM, dan satu orang lagi disuruh jemput di rumah sakit,” katanya mewanti-wani untuk tidak menuliskan namanya.

Bahkan menurut penuturan pejabat di Batam yang ikut menjenguk ke Malaysia, disebutkan bahwa ketiga petugas DKP sempat diborgol saat ditahan. Hanya saja karena berbagai tekanan dari pihak polisi Malaysia, mereka dilarang bicara bebas kepada publik. (bur)

sumber: Tribunnews

Pengantar Redaksi: Sebuah opini dari Tempo Interaktif, menyikapi pemberian grasi kepada beberapa terpidana korupsi.

Sumber foto: chrischaeffer.com

Tempo Interaktif – Sabtu, 21 Agustus 2010

Hari-hari ini masyarakat disuguhi pemandangan yang menyakitkan hati: pemberian grasi dan remisi kepada para koruptor. Akibat gampangnya Presiden memberikan grasi, bekas Bupati Kutai Kartanegara Syaukani Hassan Rais akhirnya bebas. Obral remisi pun menyebabkan bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan bisa langsung berkumpul dengan keluarganya di rumah.

Memberikan grasi alias mengampuni narapidana memang hak prerogatif presiden. Tapi, bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mementingkan upaya memberantas korupsi, seharusnya langkah ini dipertimbangkan seribu kali. Mengampuni seorang koruptor, apa pun alasannya, sama saja dengan meremehkan kejahatan korupsi, yang jelas menyengsarakan rakyat.

Pemerintah, juga Mahkamah Agung yang memberikan pertimbangan keputusan itu, bisa saja beralasan bahwa Syaukani sedang sakit parah dan sulit sembuh. Dengan alasan kemanusiaan, ia lalu diampuni dengan dipotong masa hukumannya dari 6 menjadi 3 tahun penjara, yang kemudian membuatnya bebas. Para petinggi negara ini terkesan amat bijak. Tapi, masalahnya, kenapa mereka tidak memiliki rasa kemanusiaan yang sama ketika melihat jutaan rakyat negeri ini menjadi miskin dan menderita akibat korupsi?

Begitu pula dalam urusan pemberian remisi. Pejabat kita pun begitu mudah memotong masa hukuman koruptor lewat jalur ini. Akibat kebijakan ini pula Aulia Pohan dan tiga rekannya, Maman H. Soemantri, Bun Bunan Hutapea, dan Aslim Tadjuddin, langsung memperoleh status bebas bersyarat dan keluar dari penjara.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar harus menjelaskan keputusannya mengobral remisi. Apalagi sebagian amat janggal. Dalam kasus Aulia Pohan, misalnya, kenapa ia bisa dengan cepat mengumpulkan remisi sebanyak 6 bulan? Jika masa hukumannya dihitung sejak ia ditahan pada 27 November 2008, seharusnya besan Presiden Yudhoyono ini sulit menabung remisi sebanyak itu.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jelas memberikan perkecualian bagi narapidana kasus korupsi, terorisme, dan narkotik. Mereka baru bisa mendapatkan remisi jika telah menjalani sepertiga dari masa hukuman. Artinya, pada 2009, saat pemerintah membagikan remisi pada hari ulang tahun kemerdekaan, mestinya mereka tidak mendapat jatah. Saat itu Aulia baru menjalani hukuman sekitar 9 bulan dari vonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara–kemudian dipotong menjadi 3 tahun penjara lewat kasasi.

Aulia seharusnya baru berhak mendapatkan remisi pada 17 Agustus lalu. Masalahnya, mungkinkah pemerintah langsung memberikan remisi 6 bulan? Jika hal ini dilakukan, jelas bertentangan dengan keputusan presiden yang mengatur bahwa besarnya remisi umum maksimal 2 bulan. Kalaupun ada tambahan remisi khusus, besarnya maksimal separuh dari remisi umum.

Kalkulator pemerintah mungkin saja lebih canggih sehingga menghasilkan hitungan yang berbeda. Tapi, bila serius memberantas korupsi dan peduli terhadap nasib ratusan juta rakyat yang terkapar akibat kejahatan keji ini, mereka seharusnya tidak mengobral remisi buat koruptor.

Mudahnya petinggi negara membebaskan koruptor lewat grasi dan remisi hanya akan membuat publik semakin kecewa, apalagi sebagian telanjur berharap banyak kepada pemerintahan ini.

Sumber: Tempo

Pengantar redaksi: sebuah artikel opini menarik tentang pengusutan kasus mafia pajak Gayus Tambunan.

Semifinalis Bintang Radio tampil di Auditorium RRI Jogjakarta. Foto: Budi/KamusHukum.com

Tempo Interaktif – Jum’at, 06 Agustus 2010

Kasus Gayus Halomoan Tambunan kian jelas menunjukkan bahwa penegak hukum kita benar-benar kebal atas kritik. Tak ada upaya sungguh-sungguh membongkar tuntas skandal ini. Akal sehat terasa dilecehkan, begitu juga rasa keadilan. Polisi belum juga bergerak kendati pengakuan bekas pegawai Direktorat Jenderal Pajak ini begitu gamblang.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Gayus, yang baru-baru ini tampil sebagai saksi, jelas menyatakan menerima duit sekitar Rp 5 miliar dari PT Kaltim Prima Coal, salah satu perusahaan Grup Bakrie. Uang ini diterima lewat seorang perantara yang sebelumnya meminta ia mengeluarkan surat ketetapan pajak KPC. Maka terungkaplah sebagian misteri dari harta sekitar Rp 100 miliar yang dimiliki Gayus. Duit ini diduga berasal dari berbagai perusahaan yang mempunyai masalah pajak.

Karena harta yang mencurigakan pula Gayus pernah diadili dalam kasus pencucian uang tapi divonis bebas. Putusan inilah yang kemudian membuka skandal lebih besar, yakni adanya persekongkolan dengan penegak hukum yang membuat dia seolah tak bersalah. Karena itulah sekarang Gayus harus tampil di pengadilan untuk kedua kalinya. Ia menjadi terdakwa kasus suap dan pencucian uang, serta sebagai saksi bagi sederet penegak hukum yang terseret skandal itu.

Kepolisian akan melakukan kesalahan untuk kedua kalinya jika menutup-nutupi asal-muasal kekayaan Gayus. Publik akan menuding para penyidik membuat persekongkolan lagi jika mereka tidak membongkar siapa atau perusahaan mana saja yang menyuap Gayus. Orang juga menginginkan kejelasan, siapa saja petinggi kepolisian yang pernah main mata dengannya pada kasus sebelumnya. Sebab, sejauh ini baru penyidik rendahan yang dijadikan tersangka.

Mendengarkan nyanyian Gayus sungguhlah penting lantaran dialah saksi kunci skandal ini. Apalagi, sebelumnya dalam penyidikan, ia juga membeberkan, tidak hanya KPC yang menyetor duit, tapi juga dua perusahaan Grup Bakrie lainnya. Total duit yang didapat Gayus sepanjang 2008 dari perusahaan-perusahaan itu mencapai US$ 7 juta atau sekitar Rp 6,3 miliar.

Grup Bakrie boleh saja membantah. Tapi kepolisian seharusnya segera mengusut perusahaan-perusahaan yang diduga menyetor duit ke Gayus. Kebetulan beberapa perusahaan tambang Grup Bakrie ketika itu tengah disidik aparat Pajak dalam kasus pajak yang merugikan negara Rp 2,1 triliun.

Itulah tantangan bagi Jenderal Bambang Hendarso Danuri pada tahun terakhir masa jabatannya sebagai Kepala Kepolisian RI. Tak perlu menunggu seluruh fakta persidangan kasus Gayus terungkap untuk menuntaskan skandal itu. Polisi mestinya telah memegang seluruh kesaksian yang disampaikan dalam penyidikan. Perkara ini juga bukanlah baru karena kepolisian telah mengusut harta Gayus pada kasus yang pertama. Penyidik mestinya telah mengantongi bukti, setidaknya indikasi, untuk menjerat para penyuap.

Sungguh disesalkan jika ada upaya menutup-nutupi kasus ini karena sama saja dengan menyimpan bom waktu. Jangan sampai skandal harus dibongkar lagi untuk ketiga kali.

sumber: Tempo

Pengantar redaksi: berita pendek mengenai akhir keributan rekening beberapa petinggi Polri.

Gembok makam Imogiri. Foto: Budi/KamusHukum.com

Tempo Interaktif – Sabtu, 07 Agustus 2010

TEMPO Interaktif, Bogor -Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri berkukuh menganggap kasus rekening gendut para perwiranya telah selesai. Padahal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat dikabarkan tak puas atas penjelasan polisi yang dinilai tak tuntas.

“Sudah, jangan tanya rekening lagi. Sudah selesai,” kata Bambang Hendarso seusai rapat kerja nasional di Istana Bogor kemarin. Selanjutnya, Kepala Polri tak bersedia memberi penjelasan.

Karena sikap itu, pada 29 Juli lalu Presiden menegur Kepala Polri. “Penjelasan yang diberikan kepolisian masih mengundang pertanyaan,” kata Denny Indrayana, anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Menanggapi sikap ngotot kepolisian itu, Satuan Tugas akan membahas perlu-tidaknya mereka mengambil alih kasus ini dari tangan polisi. “Akan kami bicarakan dalam rapat minggu depan. Apa kami akan proaktif atau tidak,” kata Ketua Satuan Tugas Kuntoro Mangkusubroto di tempat yang sama.

Kuntoro mengatakan pihaknya belum memiliki dokumen rekening gendut tersebut secara resmi. Karena itu, Satuan Tugas akan mengkaji perlu-tidaknya meminta dokumen itu kepada Polri.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengatakan lembaganya tak akan memberikan dokumen tersebut kepada Satuan Tugas. “Yang kami pegang kemarin kan bukan harus (diserahkan) ke Satgas, tapi ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan),” katanya. Kalaupun Satuan Tugas menginginkan laporan tersebut, Ito menambahkan, mereka bisa meminta kepada Yunus Hussein, Ketua PPATK yang juga anggota Satuan Tugas.

Namun Ito mempertanyakan kewenangan Satuan Tugas dalam menangani kasus rekening gendut tersebut. “Kalau Satuan Tugas punya kewenangan, kami kasih,” katanya.

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengatakan sikap proaktif Satuan Tugas itu bukan berarti harus mengambil alih kasus ini. Sebab, Satgas memang tak punya kewenangan penyidikan. “Garis tugas Satgas bukan menangani kasus, tapi berkoordinasi atau bekerja sama dengan lembaga lain,” ujarnya. (Baca: Soal Rekening Gendut, Tim Independen Perlu Ambil Alih)

Karena itu, Zainal menyarankan agar Satuan tugas bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengungkap kasus ini. “Yang jelas, sudah lama kami merasa polisi tidak akan independen mengungkap kasus di kepolisian. Itu kan ibarat jeruk makan jeruk,” ujarnya.

DWI RIYANTO | PUTI NOVIYANDA | TOMI ARYANTO

sumber: Tempo

Themis, visualisasi dewi keadilan pada saat demo warga Jogja. Foto: Budi/KamusHukum.com

Kompas – Selasa, 27 Juli 2010

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan membebaskan Soetarti dan Rusmini dari segala tuntutan hukum terkait sengketa rumah dinas dengan Perum Pegadaian. Menanggapi hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum, Ibnu Suud, menyatakan akan segera mengajukan kasasi.

“Kalau putusannya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka prosedurnya itu ya kasasi. Tapi kami akan diskusikan dulu dengan atasan,” kata Ibnu Suud seusai sidang di PN Jakarta Timur, Selasa (27/7/2010).

Ibnu juga menilai, putusan majelis hakim tersebut lebih didasarkan pada adanya proses hukum lain yang masih berlangsung sehingga tuntutan jaksa tidak dapat diterima dan dinyatakan prematur.

Namun, dia mengingatkan, dakwaan-dakwaan jaksa tetap disebutkan dan menjadi salah satu pertimbangan hakim. Meski demikian, hal itu tidak menjadi acuan putusan.

“Kami berpatokan pada berkas. Hakim bilang bahwa yang didakwakan itu terbukti. Tapi memang, ada pertimbangan buat hakim, yaitu proses hukum lainnya,” kata Ibnu Suud.

Sumber: Kompas