Pengantar redaksi: Sebuah opini menarik mengenai keganjilan kasus hukum ini. Semoga menjadi perhatian bersama.

Karya instalasi The Merlion Hotel , Singapore - Maret 2011 (Foto: Budi/Kamushukum.com)

Tempo – Sabtu, 04 Juni 2011

Hanya perlu sedikit kecermatan untuk melihat ganjilnya kasus Nunun Nurbaetie dan M. Nazaruddin. Orang awam pun bisa merasakan adanya hal yang tak beres lantaran dua figur ini seolah tak tersentuh hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan baru berupaya bertindak setelah keduanya berada di luar negeri.

Sudah berpekan-pekan nama Nazaruddin dikaitkan dengan skandal suap pembangunan wisma atlet. Sejumlah indikasi dan kesaksian menyudutkan politikus Partai Demokrat ini. Ia juga telah dipecat dari bendahara umum partai. Tapi hingga sekarang KPK belum menyentuhnya. Jangankan ditetapkan sebagai tersangka, dipanggil sebagai saksi pun belum.

Publik tentu bertanya-tanya, begitu kuatkah Nazaruddin sehingga KPK sebagai superbody tak berani memeriksanya. Tak mengherankan pula muncul spekulasi politikus yang masih aktif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu memegang kartu truf. Jika dijerat hukum, ia bisa membongkar borok para petinggi Demokrat.

Kita hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala ketika mendengar berita Nazaruddin telah dicegah ke luar negeri, tapi ia telanjur berada di Singapura. Para petinggi Partai Demokrat kemudian terkesan sibuk membujuknya pulang. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina partai ini perlu meminta pengurus Demokrat membentuk tim penjemput Nazaruddin.

Publik sudah bosan melihat “permainan pingpong” seperti itu. Terlalu banyak buron kasus korupsi kita yang kabur ke luar negeri hanya gara-gara terlambat mencekal atau dengan modus lain, seperti pura-pura berobat. Orang masih ingat pencekalan terhadap Nunun Nurbaetie tahun lalu pun baru diumumkan ketika ia sudah berada di Singapura.

KPK baru belakangan ini pula mengungkapkan status Nunun sebagai tersangka kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom. Padahal penetapannya sudah dilakukan Februari lalu. Lembaga ini juga baru sekarang sibuk mengajukan proses ekstradisi Nunun kepada pemerintah Thailand setelah tersangka diperkirakan berada di negara itu.

Orang tak habis pikir kenapa kasus Nunun begitu sulit dituntaskan. Ketika tersangka masih berada di Singapura pun sebetulnya KPK bisa meminta bantuan negara tetangga ini, paling tidak, untuk memeriksanya. Soalnya, Indonesia dan Singapura meratifikasi perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Apalagi selama ini berkembang asumsi keterangan Nunun, yang dituduh berperan membagikan cek suap kepada anggota DPR, amat penting untuk menyeret Miranda.

Tiadanya keinginan serius bekerja sama dengan penegak hukum negara lain hanya menguatkan kecurigaan Nunun sengaja dibiarkan kabur. Begitu pula kasus Nazaruddin. Dikhawatirkan kasus ini menjadi rumit dan bertele-tele. Apalagi KPK juga belum minta bantuan Singapura memeriksanya. Bahkan lembaga tersebut menyatakan keterangan dari politikus Demokrat ini belum diperlukan.

Besarnya tekanan politik mungkin membuat KPK kehilangan keberanian. Pemimpin lembaga ini, juga para politikus dan petinggi partai, semestinya menyadari dampak buruknya. Rakyat akan kehilangan harapan, karena negara hukum ini seolah tak berdaya menghadapi Nunun dan Nazaruddin.

Sumber: Tempo

Pengantar Redaksi: Berita mengenai penangkapan seorang Hakim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menjadi renungan bagi kita.

Play Chess, lukisan Slamet Sugiono (Foto: Budi/KamusHukum.com)

TEMPO Interaktif, Jakarta – Indonesia Corruption Watch meminta Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) menangani kasus hakim Syarifuddin Umar. “Jangan dilimpahkan yang lain,” kata anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho, Kamis, 2 Juni 2011.

Penyidik KPK menangkap Hakim Syarifuddin dan Puguh Wirawan pada Rabu, 1 Juni 2011 sekitar 22.15 WIB. Mereka diduga terlibat perkara penyitaan aset pailit PT SCI yang bergerak di bidang garmen. Keputusan pailit PT SCI sudah dikeluarkan sejak 2007. Sebagai hakim pengawas kepailitan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hakim Syarifuddin yang mengeluarkan izin untuk penjualan aset.

Penyidik menyita duit Rp 250 juta dari Hakim Syarifuddin yang berasal dari pemberian Puguh. Selain duit itu, ditemukan juga duit asing berupa dolar amerika sejumlah 116.228 USD, dolar Singapura 245.000 SGD, 20 ribu yen Jepang, 12.600 Riel Kamboja, dan duit Rp 142 juta. PT SCI memiliki dua aset tanah yang berada di bekasi. Dua aset tersebut bernilai Rp 16 miliar dan Rp 19 miliar.

Menurut Emerson, KPK harus berperan langsung dalam proses penanganan kasus Syarifuddin. Dia tidak mempercayai lembaga peradilan lainnya untuk menangani kasus serupa karena rekam jejaknya yang mencurigakan. “Saya khawatir terjadi kongkalingkong,” kata Emerson. “Beri hukuman seberat-beratnya.”

Dalam catatan ICW, beberapa kali nama hakim Syarifuddin menjadi bahan pelaporan masyarakat ke Komisi Yudisial karena ulahnya yang kerap meloloskan para terdakwa koruptor. Namun hingga kini keberadaan lembaga pemantau kinerja hakim seperti Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial belum melakukan tindakan yang nyata.

Dalam kasus Syarifuddin, Emerson melihat kinerja Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial belum maksimal, sehingga kejadian tertangkapnya hakim nakal kembali terulang. “Belum padu antara pengawasan internal dan eksternalnya, hukumannya harus maksimal kalau diperiksa, ini bukan kasus pertama,” kata Emerson.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Febri Diansyah menambahkan tren bebasnya terdakwa korupsi oleh akibat cerobohnya kinerja hakim di Pengadilan terus meningkat setiap tahunnya. Sejak tahun 2007 datanya selalu meningkat. “Sangat mencemaskan dalam upaya memberantas korupsi di tanah air,” kata Febri.

Dalam catatan KPK, penangkapan hakim ini merupakan kali kedua untuk hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya Pada 31 Maret 2010, penyidik KPK menangkap Hakim Ibrahim, hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI karena menerima suap dari pengusaha DL Sitorus terkait sengketa kepemilikan tanah.

JAYADI SUPRIADIN

sumber: Tempo

Pengantar Redaksi: Sebuah lontaran dari Ketua PP Muhammadiyah mengenai upaya pemberantasan korupsi.

Din Syamsuddin (Foto: Budi/KamusHukum.com)

WASPADA ONLINE – 30 Mei 2011

MEDAN – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak serius dalam pemberantasan kasus korupsi terbukti dengan makin maraknya aksi korupsi apalagi yang melibatkan kader Demokrat dimana SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Susilo Bambang Yudhoyono juga dinilia gagal dan mangkir dari amanat reformasi yang salah satunya pemmberantasan kasus-kasus korupsi termasuk mencegah. Padahal, SBY ketika mencalonkan diri menjadi Presiden menyatakan berada di barisan paling depan dalam pemberantasan korupsi.

“Apa itu mangkir yakni lari dari masalah. Ini yang saya sebut presiden mangkir dari amanat reformasi memberantas korupsi,” kata Din Syamsuddin dalam ceramahnya di Auditorium Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)  di Medan, Minggu.

Din mengatakan saat ini korupsi sudah merajalela dan menggurita di lingkaran kekuasaan. Misalnya, Din mengutip sebuah majalah yang membeberkan dugaan korupsi seperti di Kementerian Agama dan Kemanterian Perhubungan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kata Din, seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan langsung dan  tidak cukup hanya menyerahkan temuannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ini disebut lari dari masalah dan ini saya sebut mangkir,” ujarnya. Mangkir dari amanah reformasi, lanjut Din, disebut orang yang mungkar. Dia mengajak Muhammadiyah agar tidak takut melakukan amar ma’ruf nahi mungkar.

Din menegaskan, Muhammadiyah tidak bermusuhan dengan negara atau pemerintah. “Dan itu saya tegaskan ketika Muktamar Muhammadiyah,” ujarnya. “Hubungan Muhammadiyah yang dilakukan dengan pemerintah dan negara ada tiga, yakni partisipatif, loyal dan kritis.”

Din mengatakan, partisipatif  adalah hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah bukan hanya basa basi tetapi berpartisipasi membangun bangsa dan negara. Kemudian, loyal. Din mengartikan bahwa Muhammdiyah tetap cinta kepada negara, bangsa dan pemerintah sebagai lembaga karena kita berjasa dalam bangsa ini. Tetai Muhammdiyah tetap kritis. “Kalau ada kesalahan dan pelanggaran,  Muhammadiyah tidak boleh diam. Itulah amar ma’ruf nahi mungkar. Itu partisipasi dan kritis Muhammadiyah,” ujarnya.

Menurut Din, kalau pemerintah baik dan benar, Muhammadiyah siap berada di garda terdepan mendukung pemerintah tetapi kalau pemerintah menyeleweng dan menyimpang termasuk dari nilai-nilai agama, Muhammadiyah menjadi kekuatan pengeritik. Apalagi saat ini, lanjutnya, bahaya besar melanda bangsa ini korupsi merajalela. Korupsi masih merajalela ternyata amanat reformasi tidak dijalankan dengan baik.  Muhammadiyah harus  menentangnya.

Din mengatakan, kemarin ketika dia berada di Surabaya saat meresmikan gedung sekolah SD Muhammadiyah lima tingkat, telah menegaskan koruptor itu teroris ekonomi maka kalau teroris ada Densus 88. Untuk teroris ekonomi, lanjutnya,  perlu dibentuk Densus 99. “Maksud saya itu, sembilan puluh sembilan adalah asmaul husna, jadi ditarik ke agama,” ujarnya berkelakar.

Nama Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dipertaruhkan dengan keterlibatan kadernya Muhammad Nazaruddin dalam kasus suap terhadap MK dengan menyerahkan duit sebesar 120.000 Dolar Singapura melalui Sekjen MK, Djanedri M Gaffar yang kemudian dilaporkan Mahfud MD ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Buntut dari isu tersebut, Nazaruddin dicopot dari jabatannya sebagai Bendahara Umum DPP PD.

Sebelumnya nama Nazaruddin disebut terlibat dalam suap yang menyeret nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram melalui bawahan Nazaruddin, Mindo Rosalina Manullang atas pembangunan Wisma Atlet Sea Games di Palembang Sumsel yang juga menyeret  nama anggota DPR dari Partai Demokrat Angelina Sondakh.

Sumber: Waspada Online

Pengantar Redaksi: Kabar tentang M. Nazaruddin, mantan bendahara Partai Demokrat, yang diduga terkait kasus dugaan suap di Kemenpora.

Karya instalasi The Merlion Hotel , Singapore - Maret 2011 (Foto: Budi/Kamushukum.com)

TEMPO Interaktif, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan sejak senin sore, 23 Mei 2011 mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sudah kabur ke Singapura menggunakan pesawat Garuda Indonesia.

Padahal, Direktorat Jenderal Imigrasi baru menerima surat permintaan pencekalan dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa sore, 24 Mei 2011 pukul 18.00 WIB. “Sudah 24 Mei dicegah, tapi Nazaruddin pada 23 Mei sudah ke Singapura dengan Garuda,” kata Patrialis usai rapat kabinet di Kantor Presiden, Kamis 26 Mei 2011.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi telah mengirimkan surat permintaan larangan bepergian ke luar negeri atas nama mantan Bendahara Umum partai Demokrat M Nazaruddin ke Ditjen Imigrasi. Nazaruddin diduga terkait kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet di SEA Games di Palembang. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram, Mindo Rosalina Manurung dan petinggi PT DGI, Muhammad El Idris sebagai tersangka.

Ditanya kemungkinan Nazaruddin mengetahui lebih dahulu rencana akan dicekal, Patrialis berdalih pihaknya hanya mengikuti surat yang disampaikan KPK. “Itu tanya sama dia (Nazaruddin),” katanya. Kemungkinan sudah kembali ke Indonesia, Patrialis mengaku belum mendapat laporan.

EKO ARI WIBOWO

Sumber: Tempo

“Saya pastikan nggak ada itu. Kalau dana SEA Games kami nggak tahu sama sekali.”

Vivanews – Jum’at, 13 Mei 2011

Citra Idol pendendang "Everybody Knew" (Foto: Indonesiaidol.com)

Arfi Bambani Amri, Suryanta Bakti Susila

VIVAnews - Sejumlah anggota Badan Anggaran dan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat disebut-sebut tersangkut dalam kasus suap proyek SEA Games. Rully Chairul Azwar, Wakil Ketua Komisi X, membantah dugaan itu.

“Ini hari Jumat,” kata Rully lalu mengangkat tangan, membuka jari telunjuk dan jari tengahnya membentuk huruf V. “Saya pastikan nggak ada itu. Kalau dana SEA Games kami nggak tahu sama sekali,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 13 Mei 2011.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, pembahasan proyek pembangunan wisma atlet SEA Games itu di awal masa periode DPR. “Jadi memang banyak yang tidak paham, tapi itu clean [bersih],” katanya.

Pelaksanaan proyek kemudian diserahkan ke eksekutif, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga. “Memang kurang transparan pelaksanaan proyeknya, tapi kalau di DPR nggak ada seperti itu (suap-menyuap),” katanya.

Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan tiga tersangka yakni Rosa, Wafid Muharram, dan Muhammad El Idris. Rosa dan Idris diduga telah melakukan menyuap Wafid Muharram yang Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga itu terkait dengan proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabiring, Palembang.

Rosa  diduga pernah menjadi anak buah M Nazarudin, politikus Demokrat, meski kemudian Rosa mengubah kesaksiannya mengenai itu. Sementara Nazar dari awal membantah mengenal Rosa.

Rosa sendiri, disebut Ruhut Sitompul, juru bicara Partai Demokrat, sering wara-wiri di DPR termasuk di Badan Anggaran. Anggota Badan Anggaran dari Demokrat, Angelina Sondakh, pun mengenal Rosa.

Sumber: Vivanews