UU Informasi dan Transaksi Elektronik Th 2009 –

Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Pembaharuan hukum pidana merupakan permasalahan serius yang dihadapi Bangsa Indonesia terutama dalam mengupayakan terbentuknya hukum pidana nasional yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat Indonesia dan perkembangan zaman.

Selama ini, baik dalam tataran akademis maupun praktis, bahasan mengenai pembaharuan hukum pidana cenderung terfokus pada bidang hukum pidana materiel. Padahal sesungguhnya pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dalam “satu paket” yang meliputi: Hukum Pidana Materiel, Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana), dan Hukum Pelaksanaan Pidana.

[ad#in_post]
Demikian pula, terhadap berbagai literatur mengenai pembaharuan hukum pidana, pada umumnya berisi pembaharuan hukum pidana materiel khususnya sekitar topik konsep KUHP Nasional. Sedangkan bahasan mengenai pembaharuan hukum pidana formil, hampir tidak pernah mendapatkan tempat. Oleh sebab itu, saya menyambut dengan sangat antusias terhadap buku ini …

Sumber : Teks Pengantar oleh Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.

Terbitan : Citra Aditya Bakti

Penulis : Al Wisnubroto dan G. Widiartana

Bandit Berdasi, Korupsi Berjamaah

Bangsa Indonesia dari berbagai lapisan melihat kejahatan korupsi bukan sebagai fenomena biasa atau sesuatu yang lazim dalam masyarakat, tetapi korupsi sudah merupakan bagian dari budaya Indonesia. Pelakunya pun bukan lagi berasal dari lapisan masyarakat yang miskin, kasar, berotot kekar, tetapi justru berdasi, berjas, dan berpantalon yang mahal sesuai dengan tuntunan mode.

[ad#in_post]
Mereka melakukan praktek-praktek kejahatan tersembunyi di balik tutur kata dan sopan santun. Wajah mereka tampan, isteri(-isteri) mereka cantik, mereka adalah “perampok-perampok salon”, sama jahatnya dengan seorang perampok dan pembunuh, tetapi dengan mempergunakan cara dan metode yang lain.

Terbitan : Kanisius

Penulis : Suhartono W. Pranoto

Harga : Rp. 37.000,-