KamusHukum.com » Ilmu Kepolisian dan Intelijen

Polisi Tangkapi Pengungsi Merapi Usai Nonton Topik Pagi ANTV

writer — Sun, 05 Dec 2010 05:26:54 +0000

Pengantar Redaksi: Sekali lagi sebuah kejadian memprihatinkan di dunia penegakan hukum. Diketengahkan karena melibatkan media elektronik terkemuka serta pengungsi korban Merapi. Semoga menjadi renungan bersama.

Pengungsi Merapi dari Desa Gondoarum Turi, sedang menanak nasi di dapur umum, Kentungan Minggu dinihari 21 November 2010. Foto: Budi/KamusHukum.com

Tribunnews.com – Minggu, 5 Desember 2010

Laporan Wartawan Tribun Jogja, Wicaksono dan Bramasto

TRIBUNNEWS.COM — Sudah kehilangan rumah dan harta benda akibat letusan Gunung Merapi, masih harus menghadapi kenyataan anggota keluarganya ditahan polisi akibat tuduhan melakukan penjarahan. Itulah yang dialami Ny Wartinah, warga Singlar, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman.

“Kami sekeluarga sudah tidak punya apa-apa lagi. Rumah sudah rata dengan tanah akibat Merapi, masih ditambah lagi suami saya ditahan di Polda DIY karena dituduh menjarah,” ujar Ny Wartinah dengan suara bergetar menahan tangis, ketika ditemui di lokasi pengungsian, Dusun Surodinangan, Desa Jambitan, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Sabtu (4/12/2010).

Sang suami, Nyoto Dorjosuwarno (49), bersama enam tetangganya, sudah 11 hari meringkuk di sel tahanan Polda DIY, sejak 24 November lalu.

“Saya bingung memikirkan nasib keluarga selanjutnya. Saya tidak tahu lagi harus berbuat apa,” kata Ny Wartinah.

Musibah itu bermula ketika 18 November lalu, Nyoto ikut melakukan kerja bakti di kampung halamannya yang terkena letusan Gunung Merapi.

“Bersama sejumlah anggota TNI, Brimob, dan Tagana, kami membakar bangkai ternak yang sudah membusuk. Karena kehausan dan tidak ada minuman, kami membuka toko milik Pak Maridi. Saya ambil satu minuman ringan dalam gelas plastik merek Ale-ale,” ujar Hengky Gunanto (17), seorang tersangka.

Hengky lebih beruntung dibandingkan tujuh tersangka lain. Pemuda lulusan SMP tersebut tidak ikut ditahan bersama tersangka lain karena dianggap masih belum dewasa. Menurut Hengky, orang-orang lain yang ikut kerja bakti ada yang mengambil minuman ringan sebagai pelapas dahaga dan lima bungkus makanan bernama slondok (terbuat dari tapioka), harga totalnya Rp 30 ribu.

Kebetulan saat itu ada wartawan sebuah televisi yang berkantor di Jakarta mengambil gambar ketika Nyoto Cs sedang mengambil makanan dan minuman di toko milik Maridi alias Rumi.

“Wartawan itu menyuruh kami mengulang kejadian untuk diambil gambarnya. Karena tidak tahu maksudnya, kami menurut saja,” kata Hengky.

Rupanya pengambilan gambar tersebut berlanjut dengan tayangan di televisi, Minggu, 21 November, dalam acara Topik Pagi di stasiun televisi ANTV. Narasi dalam tayangan itu menyebutkan terjadi aksi penjarahan terhadap rumah warga korban Merapi yang ditinggal mengungsi pemiliknya.

Tak pelak, dua hari kemudian jajaran Polda DIY melakukan serangkaian penangkapan terhadap orang-orang yang gambarnya muncul dalam tayangan tersebut.

“Suami saya dijemput polisi sekitar pukul 02.00 WIB, 23 November. Katanya hanya mau dimintai keterangan terkait dengan sebuah berita di televisi. Ternyata sampai sekarang suami saya malah ditahan,” kata Wartinah.

Sekitar dua jam kemudian ganti Hengky yang dijemput polisi.

“Dalam pemeriksaan saya ditanya barang apa saja yang saya ambil,” katanya.

Bantuan hukum

Selain Nyoto, Polda DIY menahan Sutrisno (30), Suparno (20), Muryadi (25), Eko Nugroho, Nuryanto (27), dan Agus Biantoro (19). Para tersangka itu semua warga Singklar, Desa Glagaharjo, Cangkringan, yang tak lain tetangga pemilik toko. Ny Wartinah baru sekali menjenguk Nyoto di tahanan.

“Bapak pesan supaya tidak usah terlalu sering menjenguk karena nanti justru banyak keluar biaya. Namun saya tak tega dan tidak tenang berada di pengusian ini selama Bapak masih berada dalam tahanan,” katanya.

Permintaan agar para tersangka bisa ditangguhkan penahanannya bukan tidak pernah dilakukan. “Atas saran Pak Suroto, Kepala Desa Glagaharjo, kami keluarga tersangka yang ditahan menandatangani surat permohonan penangguhan penahanan. Namun sampai sekarang tidak ada kabar beritanya,” kata Ngatiman, kakak tersangka Suparno.

Nasib apes yang menimpa para tersangka baru terungkap ke permukaan ketika ada yang memberi informasi kepada Tim SAR Klaten, pimpinan Indriarto SH, Sabtu (4/12/2010).

“Kami terkejut setelah mengetahui cerita dari keluarga tersangka dan Pak Maridi sebagai pemilik toko. Kasus ini mirip kisah Nenek Minah yang dituduh mencuri enam kakao dan orang yang dituduh mencuri dua semangka,” kata Indriarto.

Tim SAR Klaten langsung memberi bantuan hukum kepada para tersangka dengan melibatkan advokat dari Klaten, Dina Nurmalawati SH. “Kami akan memberi bantuan hukum secara prodeo (cuma-cuma). Mereka ini kan korban Gunung Merapi yang sebagian besar di antaranya sudah tidak mempunyai apa-apa lagi,” kata Dina. (*)

Editor: Tjatur

Sumber: TribunNews.com

Penangkapan Petugas DKP

writer — Sat, 21 Aug 2010 14:24:41 +0000

Kepala Asriadi Bocor Dihajar Gagang Senapan Polisi Malaysia

sumber foto: Dispen Korps Marinir TNI AL

Tribunnews.com – Rabu, 18 Agustus 2010

TRIBUNNEWS.COM, BATAM – Tiga petugas Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PPSKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masing-masing Asriadi, Erwan, dan Seivo GrevoWewengkang mengaku hanya diberi makan oleh petugas Polisi Diraja Malaysia (PDRM) hanya satu kali setiap harinya.

Ketiga petugas Ditjen PPSKP tersebut disatukan dengan sejumlah tahanan saat berada di dalam sel Balai Polis Daerah Ibu Pejabat Kota Tinggi, Johor Malysia. Demikian disampaikan Asriadi yang ditemui Selasa (17/8/2010) malam di Hotel Plenet Holiday.

Asriadi mulanya tidak mau bicara masalah yang sebenar yang dihadapinya itu selama berada di dalam tahanan Balai Polisi Daerah Ibu Pejabat Kota Tinggi, Johor.

Namun setelah didesak beberapa kali akhirnya dia mengaku apa yang dialaminya meski dengan takut-takut mengutarakannya.

Dari pelakuan kasar petugas PDRM sampai dibentak-bentak saat diperiksa dan disuruh mengaku telah melakukan penculikan terhadap tujuh nelayan.

“Ya, kami bertiga setiap harinya hanya diberi makan sekali di malam hari setelah buka puasa. Sementara untuk sahur tidak ada makanan apapun yang diberikan kepada kami. Ya, kami bertiga merasa tertekan untuk menyampaikan masalah ini ke publik,” ujarnya.

Menurutnya, sejak berada di dalam kapal ikan milik nelayan Malaysia itu petugas PDRM sudah menunjukan perlakuan kasarnya.

Bahkan makian pun dilontarkan petugas PDRM tersebut saat pihaknya tidak mengikuti perintah polisi itu. Namun Asriadi membantah jika luka di kepalannya itu akibat dipukul polisi.
Asriadi sempat terdiam saat Tribun mendapatkan infromasi pemukulan yang dilakukan polisi tersebut dari salah satu staf di Konjen RI di Johor Malaysia.

“Saya tidak berani mengatakan iya atau tidak, namun apa yang diceritakan staf Konjen RI itu memang benar. Tapi saya tidak berani mengungkapkannya karena sudah diminta untuk tidak berbicara yang bisa menimbulkan permasalahan panjang nanti,” ujar sumber tersebut yang dihubungi, Rabu (18/8/2010) di Konjen RI di Johor Malaysia.

Salah satu staf Konjen RI di Johor Bahru, Malaysia yang tidak mau ditulis namanya menceritakan bahwa Asriadi dijemput di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Tinggi, Johor. Asriadi dilarikan ke rumah sakit karena mengalami kebocoran di bagian kepalanya akibat dipukul dengan gagang senapan.

“Asriadi ditemukan di rumah sakit saat dirawat. Saat itu kita bingung ketika menjemput tiga orang petugas Ditjen PPSKP. Karena hanya dua orang saja yang diserahkan oleh petugas PDRM, dan satu orang lagi disuruh jemput di rumah sakit,” katanya mewanti-wani untuk tidak menuliskan namanya.

Bahkan menurut penuturan pejabat di Batam yang ikut menjenguk ke Malaysia, disebutkan bahwa ketiga petugas DKP sempat diborgol saat ditahan. Hanya saja karena berbagai tekanan dari pihak polisi Malaysia, mereka dilarang bicara bebas kepada publik. (bur)

sumber: Tribunnews

Kapolri Hentikan Kasus Rekening Gendut

writer — Sun, 08 Aug 2010 14:47:11 +0000

Pengantar redaksi: berita pendek mengenai akhir keributan rekening beberapa petinggi Polri.

Gembok makam Imogiri. Foto: Budi/KamusHukum.com

Tempo Interaktif – Sabtu, 07 Agustus 2010

TEMPO Interaktif, Bogor -Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri berkukuh menganggap kasus rekening gendut para perwiranya telah selesai. Padahal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat dikabarkan tak puas atas penjelasan polisi yang dinilai tak tuntas.

“Sudah, jangan tanya rekening lagi. Sudah selesai,” kata Bambang Hendarso seusai rapat kerja nasional di Istana Bogor kemarin. Selanjutnya, Kepala Polri tak bersedia memberi penjelasan.

Karena sikap itu, pada 29 Juli lalu Presiden menegur Kepala Polri. “Penjelasan yang diberikan kepolisian masih mengundang pertanyaan,” kata Denny Indrayana, anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Menanggapi sikap ngotot kepolisian itu, Satuan Tugas akan membahas perlu-tidaknya mereka mengambil alih kasus ini dari tangan polisi. “Akan kami bicarakan dalam rapat minggu depan. Apa kami akan proaktif atau tidak,” kata Ketua Satuan Tugas Kuntoro Mangkusubroto di tempat yang sama.

Kuntoro mengatakan pihaknya belum memiliki dokumen rekening gendut tersebut secara resmi. Karena itu, Satuan Tugas akan mengkaji perlu-tidaknya meminta dokumen itu kepada Polri.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengatakan lembaganya tak akan memberikan dokumen tersebut kepada Satuan Tugas. “Yang kami pegang kemarin kan bukan harus (diserahkan) ke Satgas, tapi ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan),” katanya. Kalaupun Satuan Tugas menginginkan laporan tersebut, Ito menambahkan, mereka bisa meminta kepada Yunus Hussein, Ketua PPATK yang juga anggota Satuan Tugas.

Namun Ito mempertanyakan kewenangan Satuan Tugas dalam menangani kasus rekening gendut tersebut. “Kalau Satuan Tugas punya kewenangan, kami kasih,” katanya.

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengatakan sikap proaktif Satuan Tugas itu bukan berarti harus mengambil alih kasus ini. Sebab, Satgas memang tak punya kewenangan penyidikan. “Garis tugas Satgas bukan menangani kasus, tapi berkoordinasi atau bekerja sama dengan lembaga lain,” ujarnya. (Baca: Soal Rekening Gendut, Tim Independen Perlu Ambil Alih)

Karena itu, Zainal menyarankan agar Satuan tugas bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengungkap kasus ini. “Yang jelas, sudah lama kami merasa polisi tidak akan independen mengungkap kasus di kepolisian. Itu kan ibarat jeruk makan jeruk,” ujarnya.

DWI RIYANTO | PUTI NOVIYANDA | TOMI ARYANTO

sumber: Tempo

Pencucian uang

writer — Mon, 19 Jul 2010 02:49:34 +0000

Deskripsi

Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang- kan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Sumber

UU RI nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Arti Pencucian Uang dalam Wikipedia (Bahasa Indonesia).

Situs web Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Klarifikasi Polisi Diragukan

writer — Sat, 17 Jul 2010 15:57:03 +0000

Pengantar Redaksi: Masih di seputar heboh rekening gendut beberapa petinggi Polri, sesudah klarifikasi oleh Jubir Polri.

Police line. Foto: Budi/KamusHukum.com

Tempo Interaktif – Sabtu, 17 Juli 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta – Sejumlah kalangan ragu akan hasil klarifikasi terhadap rekening gendut perwira polisi yang diduga bermasalah. Alasan mereka, klarifikasi tersebut hanya dilakukan oleh tim internal kepolisian sehingga subyektivitasnya akan tinggi.

“Sejak awal kita sudah memprediksi bahwa hasilnya akan seperti itu. Sebab itu, bagi kita, hasil tersebut sangat mengecewakan,” kata Emerson Yuntho, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), kepada Tempo kemarin.

Kemarin polisi mengumumkan hasil penelitian terhadap 23 rekening polisi yang isinya miliaran rupiah dan diduga bermasalah. Hasilnya, “Sebanyak 17 rekening dapat dibuktikan wajar,” kata juru bicara Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Edward Aritonang, kemarin. Dua rekening lainnya tersangkut kasus pidana dan satu rekening dimiliki oleh orang yang meninggal. Adapun sisanya masih diteliti.

Adnan Topan Husodo, kolega Emerson di ICW, menegaskan, hasil pengusutan rekening gendut polisi akan lebih obyektif bila ada tim independen bentukan presiden.

Pendapat senada disampaikan Bambang Widodo Umar, pengamat kepolisian. “Jika klarifikasi dilakukan oleh tim internal kepolisian, maka subyektivitasnya lebih tinggi,” dosen pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia itu menambahkan.

DWI WIYANA | PUTI NOVIYANDA | CORNILA DESYANA | SANDY INDRA

Sumber: Tempo