Pengantar redaksi: Sebuah tulisan artikel di Kompas.com mengenai perkembangan terakhir kasus SKPP Bibit – Chandra akibat keputusan menang Anggodo.

Poster penjaringan Ketua KPK di pagar Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Foto: Budi/KamusHukum.com

Kompas – Senin, 7 Juni 2010 | 04:53 WIB

Oleh Zainal Arifin Mochtar

Putusan banding atas praperadilan surat ketetapan penghentian penuntutan kasus Bibit-Chandra telah dikeluarkan. Hasilnya, meneguhkan putusan PN Jaksel yang membatalkan SKPP kasus Bibit-Chandra. Dapat dikatakan, Anggodo menang lagi (Kompas, 4/6)!

Tentu saja terhadap putusan ini ada silang pendapat perihal plus-minus, terkhusus alasan hakim untuk meneguhkan hal tersebut dengan menerima legal standing Anggodo. Namun, apa pun itu, putusan ini telah memberikan dampak yang tidak kecil pada kasus Bibit-Chandra, bahkan boleh jadi nasib KPK dan pemberantasan korupsi ke depan jadi taruhannya.

Apabila dibaca secara jeli, setidaknya ada empat kemungkinan langkah selanjutnya yang dapat diambil kejaksaan. Pertama, melakukan kasasi atas putusan ini. Memang kontroversial, apalagi aturan hukum memberikan catatan tentang banding merupa- kan proses terakhir yang seharusnya final and binding bagi sidang praperadilan. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan untuk hal tersebut karena Mahkamah Agung pernah melakukannya untuk kasus tertentu, misalnya kasus yang melibatkan Ginandjar Kartasasmita beberapa tahun lalu.

Kedua, logika dasar putusan ini adalah SKPP ini dianggap tak sah. Karena SKPP-nya dianggap tidak sah, ada kemungkinan untuk ”meralat” dan mengeluarkan SKPP baru dengan alasan yang ”lebih” sah. Kejaksaan dapat mengeluarkan SKPP baru untuk meralat alasan yang agak ngawur perihal ”alasan sosiologis” dikeluarkannya SKPP. Memang, ini tidak kalah kontroversialnya. Akan terjadi perdebatan besar soal apakah SKPP bisa dikeluarkan setelah proses praperadilan terjadi atas kasus yang sama.

Ketiga, melanjutkan perkara Bibit-Chandra ke persidangan untuk membuktikan jika Bibit-Chandra bersalah atau tidak. Keempat, deponeering. Atas hak oportunitas, Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara ini demi kepentingan umum.

Ketidakseriusan kejaksaan

Jika memilih opsi satu atau dua, bukan hanya akan ada perdebatan besar secara substansi dan teknis hukum, melainkan juga akan mempertontonkan kegagalan jajaran Kejaksaan Agung menerjemahkan perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sedari awal SKPP dikeluarkan dengan alasan sosiologis, sudah menunjukkan betapa ”enggan”- nya kejaksaan menghentikan perkara ini, bahkan setelah ada ”perintah” Presiden!

Jika dirunut, itikad perintah Presiden Yudhoyono untuk menyelesaikan perkara ini melalui pembentukan Tim Delapan yang menemukan sejumlah kejanggalan dan berujung pada kesimpulan kasus ini harus dihentikan. Hal yang bukan tanpa dasar karena Tim Delapan menemukan secara detail peran Anggodo yang berujung pada catatan soal kuatnya mafia hukum bermain dalam ”kriminalisasi” KPK. Hal yang jadi cikal bakal pemberantasan mafia hukum yang ditindaklanjuti dengan pembentukan satuan tugas anti-mafia hukum.

Karenanya, pada pidato Yudhoyono yang merespons hasil temuan Tim Delapan dengan jelas mengatakan bahwa perkara ini harus dihentikan karena dengan menghentikan ”akan lebih banyak manfaat daripada mudaratnya”. Dengan kata lain, Presiden sebenarnya memerintahkan agar penegakan hukum yang tidak tepat ini dihentikan. Ketidakseriusan kejaksaan dalam mengeluarkan SKPP di atas dapat berujung pertanyaan besar soal keseriusan Presiden Yudhoyono menghentikan perkara ini.

Ketika memilih melanjutkan perkara ke persidangan untuk melakukan proses hukum atas Bibit-Chandra, ”tamparan” yang jauh lebih keras akan mengena kepada diri Presiden Yudhoyono. Tindakan membuat Tim Delapan menjadi sia-sia. Bukan hanya sekadar itu, tetapi juga memberikan pertanda lemahnya kemampuan Presiden untuk mengoordinasikan kebijakan ketika merespons laporan Tim Delapan.

Hal lain, dengan melanjutkan hal ini ke persidangan, akan menambah keruwetan penegakan hukum antikorupsi dan pemberantasan mafia hukum yang sering digadang-gadang Yudhoyono sebagai salah satu program unggulannya. Harus diingat, Bibit-Chandra akan mengalami masa penghentian sementara (lagi) ketika masuk ke persidangan. Hal yang berarti KPK lagi-lagi hanya akan memiliki dua komisioner. Pertanyaan soal nasib perkara-perkara korupsi di KPK akan membesar.

Pada saat yang sama, sulit bagi Presiden untuk kembali mengeluarkan perppu penunjukan komisioner seperti yang telah ia lakukan tahun lalu. Penolakan besar melakukan intervensi atas lembaga negara independen macam KPK tentu menjadi catatan tersendiri bagi Yudhoyono jika mau mengambil tindakan penyelamatan KPK dengan aturan semacam perppu.

Pilihan terbaik yang mungkin tentu saja adalah dengan meminta Jaksa Agung melakukan deponeering. Apalagi, hal ini yang paling selaras dengan pidato Presiden. Dengan deponeering, Yudhoyono dapat memperbaiki itikad yang telah ditunjukkannya dalam kasus Bibit-Chandra. Lebih mendalam, Presiden dapat menunjukkan gairah yang kuat menyelamatkan nasib lembaga pemberantasan korupsi atau upaya pemberantasan korupsi itu sendiri.

Oleh karena itu, dengan memerintahkan Jaksa Agung untuk segera bertemu dengan lembaga-lembaga terkait dalam upaya pengeluaran deponeering menjadi penting. Menjadi semacam pertaruhan terakhir, baik bagi Yudhoyono maupun KPK. Bahkan, boleh jadi, menjadi pertaruhan terakhir bagi kita semua yang masih menginginkan adanya penegakan hukum antikorupsi di negeri ini.

Zainal Arifin Mochtar Pengajar Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Direktur PuKAT Korupsi FH UGM Yogyakarta

Sumber: Kompas.com

Pengantar Redaksi: Sebuah berita sinyalemen terjadinya barter perkara dalam penyelesaian Kasus Bank Century. Ditampilkan untuk menjadi perhatian bersama.

Pedagang di Pasar Kotagede Jogja, aktifitas dagang pengusaha kecil (Foto: Budi/KamusHukum.com)

DetikNews – Senin, 08/03/2010 08:10 WIB

Elvan Dany Sutrisno

Jakarta – Apa yang disampaikan Indonesian Corruption Watch (ICW) bahwa ada indikasi barter perkara dalam hasil akhir Pansus Century, di mata Ketua DPP Hanura Yuddy Chrisnandi tak sepenuhnya keliru. Dia menyebut ada lima parpol yang ditekan oleh pemerintah.

“Saya percaya pada teman-teman ICW. Selama ini berbicara dengan fakta. Ada lima parpol yang ditekan,” kata Yuddy kepada detikcom, Senin (8/3/2010).

Eks politisi Golkr ini mengimbau kelima parpol itu jangan gentar walaupun ditekan oleh pemerintah. “Pisahkan antara kepentingan masing-masing pribadi dengan kepentingan yang lebih besar,” ujarnya.

Namun Yuddy tidak mau mengungkapkan partai mana saja yang diiming-imingi barter perkara oleh pemerintah. Yuddy berharap kelima parpol tersebut tetap konsisten mengungkap Century dan memantau penuh pelaksanaan rekomendasi DPR kepada penegak hukum.

“Lihatlah Hanura, kami tidak tertekan karena tidak memiliki persoalan apa pun. Hanura tidak akan mundur satu inci pun,” ujar Yuddy. Hanura memiliki 16 kursi di DPR.

Sementara itu sumber detikcom di DPR menjelaskan bahwa kelima parpol tersebut adalah Golkar, PDIP, PPP, PKS, dan Gerindra. Golkar dijanjikan ‘keamanan’ bagi pimpinan fraksinya di DPR, PDIP sejumlah anggota DPR yang mulai dilirik KPK, mantan menteri dari PPP yang juga sedang ditangani KPK, dan masalah L/C bodong dari PKS. “Bos Gerindra ada yang bermasalah,” jelas sumber tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Indonesian Corruption Watch (ICW) mencium adanya kecenderungan menghentikan kasus Century dengan cara ‘barter’ perkara. 7 Kasus yang juga melanda fraksi dan anggota Pansus Century bisa menyebabkan rekomendasi Pansus menjadi tawar.

7 Kasus ini yakni masalah pajak yang melibatkan Ketua Umum Golkar ARB, dugaaan kasus Inkud oleh Ketua Fraksi Golkar SN yang juga bersangkut paut denga Ketua Pansus IM, kasus yang melibatkan politisi dari PDIP yg menyeret nama ZEM di mana PPATK menemukan adanya 137 transfer valuta asing, kasus L/C fiktif yang dilakukan oleh inisiator panitia angket MIS,  kasus pembunuhan HAM Munir yang melibatkan Partai Gerindra, dan ada pula kasus HAM Timtim yang terkait dengan Ketua Umum Hanura.

Menanggapi tudingan ICW itu, PKS menyatakan tidak habis pikir. “Kita tidak mengerti apa ada datanya? Kita juga tidak mengerti yang dilakukan apa latar belakangnya?” keluh Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

Sedang Sekjen PDIP Pramono Anung menyatakan, partainya tetap konsisten. Sementara Ketua DPP PG Ade Komarudin menjamin tidak ada barter kasus.

Sumber: DetikNews

Berikut ini sebuah tulisan dari Bpk. Kwiek Kian Gie yang dimuat di KoranInternet.com. Mengingat tulisan cukup panjang, maka teks tersebut diformat ulang dalam bentuk PDF supaya lebih mudah untuk didownload. Sehingga, bisa menjadi bahan rujukan serta  belajar bersama.


Skandal Bank Century oleh Kwiek Kian Gie

Pengantar Redaksi: Sedangkan berikut ini berita dari VivaNews, tentang sikap fraksi Golkar Pansus Century.

Pihak-pihak yang harus bertanggung jawab disebut BI, KSSK, LPS dan Bank Century.

VivaNews – Selasa, 23 Februari 2010, 10:24 WIB

Arfi Bambani Amri, Anggi Kusumadewi

VIVAnews - Anggota Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyatakan partainya akan menyebut 20-an nama yang bertanggung jawab soal kasus Century. Nama-nama itu akan disebut dalam pandangan akhir fraksi sore ini.

“Yang bertanggung jawab adalah BI, KSSK, LPS, dan Bank Century,” kata Bambang. “Total terdapat 20-an pihak yang harus bertanggung jawab atas dugaan pidana korupsi, umum, perbankan, dan money laundry,” katanya di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 23 Februari 2010.

Golkar, kata Bambang, akan berjuang untuk memunculkan nama-nama ini. “Mungkin posisinya kini 6:2, karena PPP belum tau lagi bagaimana,” katanya. Bambang mungkin merujuk pada hasil 7:2 pada pandangan soal bail out Century lalu, di mana hanya dua partai yang setuju dengan bail out.

Bambang juga menyatakan, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais kemungkinan besar hadir nanti. “Pak Amien nanti malam akan jadi datang. Ia memastikan hadir untuk memberi dukungan, karena ingin menyaksikan PAN konsisten,” katanya.

Sumber: VivaNews

Pengantar Redaksi: Sebuah berita dari VivaNews. Masih lanjutan statement menjelang pandangan resmi Pansus Century.

Hanura akan sebutkan resmi pihak penanggung jawab kasus Century di hadapan publik.

VivaNews – Selasa, 23 Februari 2010, 10:32 WIB

Ismoko Widjaya, Anggi Kusumadewi

VIVAnews - Petang jelang malam ini fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangan akhir di Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century. Apa kisi-kisi dari pandangan akhir Fraksi Hanura.

“Saya kira ada 10 nama yang akan disebutkan oleh Fraksi Hanura,” kata anggota Pansus Century dari Fraksi Hanura Akbar Faizal di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 23 Februari 2010.

Menurut Akbar, sikap Hanura tidak ada yang berbeda dengan apa perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hanura akan sebutkan resmi pihak penanggung jawab kasus Century di hadapan publik.

“Boediono dan Sri Mulyani menjadi salah satunya,” ujar mantan politisi Partai Demokrat ini.

Soal penyebutan nama, Akbar menganalogikan dengan pembacaan naskah proklamasi yang dilakukan Bung Karno dan Bung Hatta. Jika naskah proklamasi yang diucapkan Bung Karno tanpa disebutkan nama penandatangannya, maka bukan proklamasi namanya.

“Dan kita tidak jadi merdeka. Jadi tidak ada yang salah dengan penyebutan nama,” tegas anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan ini.

Kendati demikian, lobi intensif jelang pandangan akhir menurut Akbar adalah hal yang biasa dan wajar. Dan soal lobi juga sudah diatur dalam undang-undang.

“Cuma Hanura berprinsip, untuk kebenaran tidak bisa dilobi. Ini sikap yang kita pegang teguh,” ujar dia.

Sumber: VivaNews