Themis, visualisasi dewi keadilan pada saat demo warga Jogja. Foto: Budi/KamusHukum.com

Kompas – Selasa, 27 Juli 2010

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan membebaskan Soetarti dan Rusmini dari segala tuntutan hukum terkait sengketa rumah dinas dengan Perum Pegadaian. Menanggapi hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum, Ibnu Suud, menyatakan akan segera mengajukan kasasi.

“Kalau putusannya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka prosedurnya itu ya kasasi. Tapi kami akan diskusikan dulu dengan atasan,” kata Ibnu Suud seusai sidang di PN Jakarta Timur, Selasa (27/7/2010).

Read the rest of this entry »

Catatan Redaksi: Sebelum Kasus Bank Century semakin lanjut, di antara silang pendapat dan polemik yang menyertainya, berikut ini dikutip artikel karya Bpk Kwik Kian Gie dari KoranInternet.com. Alur berpikir yang runtut, bahasa yang lugas, serta bahasan mendasar … semoga mampu menjadi bahan pencerahan kita semua.

KoranInternet – Rabu, 09 September 09

oleh: Kwik Kian Gie

Yang digambarkan dalam tulisan ini atas dasar pemberitaan, pernyataan dan analisis dari sekian banyaknya orang yang sudah dimuat di berbagai media massa. Kesemuanya itu dirangkai dalam beberapa gambaran dan pertanyaan.

Dengan tidak adanya blanket guarantee di Indonesia, tetapi jaminan maksimum Rp. 2 milyar saja per account, menaruh uang dalam jumlah besar, terutama di bank kecil sangat berbahaya. Tetapi Bank Century (Century) yang begitu kecil dimasuki dana simpanan dalam jumlah sangat besar oleh beberapa deposan besar. Mengapa berani menempatkan uangnya pada bank yang demikian kecilnya ? Karena ada maksud tertentu yang tidak sesuai dengan praktek bisnis yang wajar atau karena ada motif politik tertentu, dan karena itu merasa pasti aman, karena deposan mempunyai hubungan khusus dengan penguasa di negeri ini. (simak semua pemberitaan di media massa).

Read the rest of this entry »

Penjelasan soal kasus Bank Century dan perkara Bibit Rianto dan Chandra Halim. (foto: rusman/presidensby.info)

Pidato SBY untuk Kasus Bank Century & Kasus Bibit-Chandra –

sumber: Antara

Deskripsi

Jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktural organisasi, tetapi sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu.

Sumber

Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Deskripsi

Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi negara.

Sumber

UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Situs Badan Kepegawaian Negara (BKN)