Pengantar Redaksi: Upaya Kejaksaan Agung memanggil Yusril Ihza Mahendra, menemui perlawanan. Berikut artikel dari Tempo Interaktif. Semoga bermanfaat.

sumber foto: shikuzika.files.wordpress.com

Tempo Interaktif – Jum’at, 16 Juli 2010

Sebagai ahli hukum, Profesor Yusril Ihza Mahendra mestinya memberikan teladan bagi warga negara untuk patuh hukum. Boleh saja ia menggugat keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji, tapi gugatan ini mestinya tak digunakan sebagai alasan untuk menghindari pemeriksaan kejaksaan. Bagaimanapun ia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).

Kasus korupsi yang menjerat Yusril itu bermula pada 2001 ketika Departemen Kehakiman bekerja sama dengan PT Sarana Rekatama Dinamika dan Koperasi Pengayoman Pegawai di kementerian ini. Mereka membuat sistem administrasi badan hukum secara online. Masyarakat yang memanfaatkan layanan ini dikenai biaya akses, yang kemudian menjadi pendapatan PT Sarana dan Koperasi Pengayoman. Yusril pun diseret karena dialah Menteri Kehakiman saat itu.

Praktek yang diduga merugikan negara Rp 147 miliar itu sebelumnya telah membuat dua bekas pejabat penting dijebloskan ke penjara. Mereka adalah mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, yakni Romli Atmasasmita, yang sudah divonis hukuman 1 tahun penjara di tingkat pengadilan banding. Begitu juga Syamsudin Manan Sinaga, yang pernah memegang jabatan yang sama, mendapat ganjaran yang sama di pengadilan tinggi.

Berbeda dengan dua bekas pejabat eselon satu itu, Yusril, yang ditetapkan sebagai tersangka sejak akhir Juni lalu, rupanya melakukan perlawanan sengit. Ia menyerang balik dengan menggugat keabsahan Jaksa Agung Hendarman. Menurut dia, Hendarman tidak pernah dilantik lagi setelah masa jabatan Kabinet Indonesia Bersatu I berakhir pada 20 Oktober 2009. Yusril bahkan membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Ia berpendapat, karena Jaksa Agung ilegal, secara hukum segala tindakan yang mengatasnamakan Jaksa Agung juga tidak sah, termasuk penetapan statusnya menjadi tersangka.

Langkah Yusril itu sah-sah saja. Bila dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, gugatan itu juga bisa menjadi pelajaran bagi Sekretariat Negara agar tak ceroboh dan main-main dalam soal administrasi negara. Namun kita patut menyesalkan mangkirnya Yusril dari panggilan kejaksaan.

Soal keabsahan Jaksa Agung dan penetapan status Yusril menjadi tersangka sebenarnya dua hal yang berbeda. Mahkamah Konstitusi bisa saja memutuskan bahwa Jaksa Agung tidak sah statusnya, tapi itu tak menggugurkan hak Kejaksaan Agung untuk mengusut perkara. Manuver yang dilakukan Yusril sekarang hanya membuat orang bingung. Sebab, jika logika Yusril dituruti, ribuan kasus yang ditangani kejaksaan selama era Hendarman Supandji perlu ditinjau lagi. Tak sedikit koruptor yang telah dihukum harus dilepas lagi.

Kalau Yusril terus-menerus menghindar dari pengusutan kasus Sisminbakum, ia akan menjadi bahan tertawaan publik. Orang justru akan menganggap bahwa langkah hukumnya mengusik status Jaksa Agung Hendarman hanyalah akal-akalan untuk lari dari persoalan.

sumber: Tempo Interaktif

Deskripsi

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Sumber

Perpajakan, Mardiasmo, Andi, Yogyakarta, 1997.

Deskripsi

Pungutan tetapi dengan sifat khusus, yaitu tanpa adanya jasa timbal secara langsung. Hubungan antara pemerintah (fiskus) dengan wajib pajak tidak bersifat timbal balik, karena pemerintah hanya mempunyai kewajiban saja, yaitu kewajiban untuk membayar pajak.

Sumber

Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan, Sumyar SH., M.Hum, Universitas Atma Jaya, Jogja, 2004.

Pengertian Pajak di Wikipedia (Bahasa Indonesia).

Pengantar Redaksi: Sebuah berita sinyalemen terjadinya barter perkara dalam penyelesaian Kasus Bank Century. Ditampilkan untuk menjadi perhatian bersama.

Pedagang di Pasar Kotagede Jogja, aktifitas dagang pengusaha kecil (Foto: Budi/KamusHukum.com)

DetikNews – Senin, 08/03/2010 08:10 WIB

Elvan Dany Sutrisno

Jakarta – Apa yang disampaikan Indonesian Corruption Watch (ICW) bahwa ada indikasi barter perkara dalam hasil akhir Pansus Century, di mata Ketua DPP Hanura Yuddy Chrisnandi tak sepenuhnya keliru. Dia menyebut ada lima parpol yang ditekan oleh pemerintah.

“Saya percaya pada teman-teman ICW. Selama ini berbicara dengan fakta. Ada lima parpol yang ditekan,” kata Yuddy kepada detikcom, Senin (8/3/2010).

Eks politisi Golkr ini mengimbau kelima parpol itu jangan gentar walaupun ditekan oleh pemerintah. “Pisahkan antara kepentingan masing-masing pribadi dengan kepentingan yang lebih besar,” ujarnya.

Namun Yuddy tidak mau mengungkapkan partai mana saja yang diiming-imingi barter perkara oleh pemerintah. Yuddy berharap kelima parpol tersebut tetap konsisten mengungkap Century dan memantau penuh pelaksanaan rekomendasi DPR kepada penegak hukum.

“Lihatlah Hanura, kami tidak tertekan karena tidak memiliki persoalan apa pun. Hanura tidak akan mundur satu inci pun,” ujar Yuddy. Hanura memiliki 16 kursi di DPR.

Sementara itu sumber detikcom di DPR menjelaskan bahwa kelima parpol tersebut adalah Golkar, PDIP, PPP, PKS, dan Gerindra. Golkar dijanjikan ‘keamanan’ bagi pimpinan fraksinya di DPR, PDIP sejumlah anggota DPR yang mulai dilirik KPK, mantan menteri dari PPP yang juga sedang ditangani KPK, dan masalah L/C bodong dari PKS. “Bos Gerindra ada yang bermasalah,” jelas sumber tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Indonesian Corruption Watch (ICW) mencium adanya kecenderungan menghentikan kasus Century dengan cara ‘barter’ perkara. 7 Kasus yang juga melanda fraksi dan anggota Pansus Century bisa menyebabkan rekomendasi Pansus menjadi tawar.

7 Kasus ini yakni masalah pajak yang melibatkan Ketua Umum Golkar ARB, dugaaan kasus Inkud oleh Ketua Fraksi Golkar SN yang juga bersangkut paut denga Ketua Pansus IM, kasus yang melibatkan politisi dari PDIP yg menyeret nama ZEM di mana PPATK menemukan adanya 137 transfer valuta asing, kasus L/C fiktif yang dilakukan oleh inisiator panitia angket MIS,  kasus pembunuhan HAM Munir yang melibatkan Partai Gerindra, dan ada pula kasus HAM Timtim yang terkait dengan Ketua Umum Hanura.

Menanggapi tudingan ICW itu, PKS menyatakan tidak habis pikir. “Kita tidak mengerti apa ada datanya? Kita juga tidak mengerti yang dilakukan apa latar belakangnya?” keluh Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

Sedang Sekjen PDIP Pramono Anung menyatakan, partainya tetap konsisten. Sementara Ketua DPP PG Ade Komarudin menjamin tidak ada barter kasus.

Sumber: DetikNews

Berikut ini sebuah tulisan dari Bpk. Kwiek Kian Gie yang dimuat di KoranInternet.com. Mengingat tulisan cukup panjang, maka teks tersebut diformat ulang dalam bentuk PDF supaya lebih mudah untuk didownload. Sehingga, bisa menjadi bahan rujukan serta  belajar bersama.


Skandal Bank Century oleh Kwiek Kian Gie

Pengantar Redaksi: Sedangkan berikut ini berita dari VivaNews, tentang sikap fraksi Golkar Pansus Century.

Pihak-pihak yang harus bertanggung jawab disebut BI, KSSK, LPS dan Bank Century.

VivaNews – Selasa, 23 Februari 2010, 10:24 WIB

Arfi Bambani Amri, Anggi Kusumadewi

VIVAnews - Anggota Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyatakan partainya akan menyebut 20-an nama yang bertanggung jawab soal kasus Century. Nama-nama itu akan disebut dalam pandangan akhir fraksi sore ini.

“Yang bertanggung jawab adalah BI, KSSK, LPS, dan Bank Century,” kata Bambang. “Total terdapat 20-an pihak yang harus bertanggung jawab atas dugaan pidana korupsi, umum, perbankan, dan money laundry,” katanya di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 23 Februari 2010.

Golkar, kata Bambang, akan berjuang untuk memunculkan nama-nama ini. “Mungkin posisinya kini 6:2, karena PPP belum tau lagi bagaimana,” katanya. Bambang mungkin merujuk pada hasil 7:2 pada pandangan soal bail out Century lalu, di mana hanya dua partai yang setuju dengan bail out.

Bambang juga menyatakan, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais kemungkinan besar hadir nanti. “Pak Amien nanti malam akan jadi datang. Ia memastikan hadir untuk memberi dukungan, karena ingin menyaksikan PAN konsisten,” katanya.

Sumber: VivaNews