Themis, visualisasi dewi keadilan pada saat demo warga Jogja. Foto: Budi/KamusHukum.com

Kompas – Selasa, 27 Juli 2010

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan membebaskan Soetarti dan Rusmini dari segala tuntutan hukum terkait sengketa rumah dinas dengan Perum Pegadaian. Menanggapi hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum, Ibnu Suud, menyatakan akan segera mengajukan kasasi.

“Kalau putusannya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka prosedurnya itu ya kasasi. Tapi kami akan diskusikan dulu dengan atasan,” kata Ibnu Suud seusai sidang di PN Jakarta Timur, Selasa (27/7/2010).

Ibnu juga menilai, putusan majelis hakim tersebut lebih didasarkan pada adanya proses hukum lain yang masih berlangsung sehingga tuntutan jaksa tidak dapat diterima dan dinyatakan prematur.

Namun, dia mengingatkan, dakwaan-dakwaan jaksa tetap disebutkan dan menjadi salah satu pertimbangan hakim. Meski demikian, hal itu tidak menjadi acuan putusan.

“Kami berpatokan pada berkas. Hakim bilang bahwa yang didakwakan itu terbukti. Tapi memang, ada pertimbangan buat hakim, yaitu proses hukum lainnya,” kata Ibnu Suud.

Sumber: Kompas

Pengantar Redaksi: masih seputar reaksi terhadap pertemuan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Muhammad Amari dengan Hary Tanoesoedibjo, adik tersangka kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Hartono Tanoesoedibjo.

Tempo Interaktif – Senin, 26 Juli 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta – Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendi menyatakan Kejaksaan Agung tak perlu menggelar sidang kode etik terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Muhammad Amari.

Alasannya, sampai saat ini lembaganya belum menemukan pelanggaran yang dilakukan Amari, yang melakukan pertemuan dengan Hary Tanoesoedibjo, adik tersangka kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Hartono Tanoesoedibjo, beberapa waktu yang lalu.

Marwan mengatakan, Jaksa Agung Hendarman Supandji telah meminta keterangan langsung dari Amari dan dapat menerima penjelasan Jampidsus tersebut. “Jaksa Agung tidak menemukan adanya pelanggaran yang telah dilakukan Jampidsus terkait pertemuan itu,” kata Marwan. “Bapak Jaksa Agung bisa menerima jawaban yang diberikan Jampidsus.”

Jadi, kata Marwan kepada Tempo kemarin, “Sementara ini kami belum lihat itu (pelanggaran), sehingga tidak perlu sidang kode etik.”

Desakan agar Kejaksaan Agung menggelar sidang kode etik terhadap Amari muncul dari sejumlah pengamat dan wakil rakyat di Senayan pascapertemuan Amari dengan Hary Tanoesoedibjo pada 15 Juli lalu.

“Untuk menilai yang bersangkutan melanggar atau tidak,” kata anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Jamil. “Kejaksaan seharusnya menghindari bertemu dengan pihak beperkara,” dia menambahkan.

Meski menerima penjelasan Amari, Marwan melanjutkan, Jaksa Agung meminta yang bersangkutan tak lagi mengulangi hal itu di masa mendatang. Apakah akan ada sanksi dari Hendarman bagi Amari? “Sanksi itu masalah Jaksa Agung, saya tak bisa pastikan,” katanya. “Yang pasti, beliau (Jaksa Agung) sudah meminta Jampidsus untuk tidak mengulangi.”

Sikap Kejaksaan Agung itu disesalkan oleh Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Febri Diansyah. Dalam kasus ini, menurut dia, Jaksa Agung terlalu berkompromi. “Itu menunjukkan bahwa Jaksa Agung berkompromi dengan pertemuan yang sangat rentan terhadap (munculnya praktek) mafia hukum,” ujar Febri.

Menurut dia, pertemuan itu tak akan jadi masalah jika tak ada kasus Sisminbakum, dan keluarga Tanoesoedibjo tidak sedang terjerat masalah hukum. Bila berbagai hal yang berpotensi melanggar aturan di kejaksaan seperti itu terus ditoleransi, Febri khawatir, “Akan terjadi praktek memperdagangkan pengaruh,” ujarnya.

Untuk mencegah hal itu, ia mendesak agar kejaksaan tetap menggelar sidang kode etik untuk Amari. Bila tidak, Febri juga khawatir pertemuan seperti yang dilakukan Amari dengan Hari Tanoe akan ditiru oleh jaksa-jaksa di daerah. “Sebab, Kejaksaan Agung sudah memberi contoh yang buruk kepada daerah. Dengan minimnya pengawasan di daerah, maka mereka (jaksa di daerah) tak takut melakukannya,” ujarnya.

ARIE FIRDAUS | RATNANING ASIH | ANTON SEPTIAN | DWI WIYANA

sumber: Tempo

Pengantar Redaksi: Artikel menarik mengenai PPATK dari Tempo Interaktif. Saatnya menjadi bahan pikiran bersama.

Foto: Budi/KamusHukum.com

Tempo Interaktif – Minggu, 18 Juli 2010

NEGERI yang sedang digerogoti kanker ganas ini perlu terapi habis-habisan untuk menggempur akar yang telah menelusup ke hampir sekujur sel tubuh. Itulah sebabnya upaya penguatan kelembagaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merupakan keharusan.

Ikhtiar membuat PPATK lebih berotot bukan baru muncul sekarang. Sejak tiga tahun lalu, Dewan Perwakilan Rakyat membahas pentingnya amendemen Undang-Undang Nomor 25/ 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Beberapa rombongan anggota Dewan bahkan berangkat ke Rusia dan Amerika Serikat untuk studi banding tentang pencucian uang. Namun sampai hari ini amendemen tersebut belum juga tuntas.

Kata mufakat terbukti susah dicapai, apalagi untuk perkara duit busuk yang dipoles hingga aroma korupsi tak lagi bersisa. Pernyataan Bambang Soesatyo, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar, merupakan contoh tarik-ulur itu. Bambang tidak ingin amendemen bakal membuat PPATK tampil sebagai superbody–seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi.

Daya destruksi pencucian uang sangat amat serius. Kejahatan ini membuat pemerintah susah mengendalikan uang beredar. Diagnosis problem moneter bisa meleset dan mengacaukan ekonomi makro. Ekonomi mikro juga terimbas. Persaingan usaha tidak sehat dan menjadi bahan bakar bagi ekonomi biaya tinggi. Tingkat risiko bisnis secara keseluruhan pun meroket.

Indonesia, dengan rezim devisa bebas, rentan terhadap tindak pencucian uang. Diperparah lemahnya penegakan hukum di segala lini, lalu lintas uang dari dan ke negeri ini begitu bebas. Porsi PPATK adalah menelusuri aliran uang hasil kejahatan, follow the money. Ini posisi yang strategis. Sebab, uang hasil kejahatan adalah darah yang menghidupi kejahatan itu sendiri.

Posisi strategis PPATK, sayangnya, belum diimbangi kewenangan optimal. Lembaga ini hanya berwenang menganalisis kejanggalan transaksi yang dilaporkan bank dan jasa penyedia keuangan lainnya. Hasil analisis disampaikan ke barisan penegak hukum, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, hingga kejaksaan.

Di sinilah muncul persoalan. Hasil analisis PPATK terkesan tumpul dan dicuekin. Sampai akhir 2009, PPATK menganalisis 116 transaksi mencurigakan dengan nilai total Rp 146,7 miliar. Tak jelas berapa persen kasus yang benar-benar berujung pada penyidikan polisi. Kerap pula terdengar rumor: hasil analisis PPATK justru digunakan sebagai alat pemerasan.

Maka, amat beralasan jika PPATK diberi tonikum penguat. Salah satunya adalah penerapan sanksi administratif untuk lembaga yang menolak bekerja sama. PPATK kerap menghadapi jalan buntu lantaran lembaga yang diperiksa tidak kooperatif. Tonikum lain adalah revisi pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada pasal ini disebutkan kata ”dengan sengaja” menempatkan uang untuk keperluan tertentu. Persidangan berbagai kasus membuktikan, jaksa kesulitan membuktikan unsur ”dengan sengaja” ini.

Tak kalah penting adalah resep penyelidikan. PPATK seharusnya diberi wewenang menjalankan fungsi penyelidikan, bukan sekadar pemeriksaan laporan keuangan. Harapannya, hasil analisis tidak lagi dianggap tumpul tanpa tenaga. Dengan begini, produk penyelidikan PPATK bisa segera ditindaklanjuti penegak hukum lain.

sumber: Tempo Interaktif

Pengantar Redaksi: Masih di seputar heboh rekening gendut beberapa petinggi Polri, sesudah klarifikasi oleh Jubir Polri.

Police line. Foto: Budi/KamusHukum.com

Tempo Interaktif – Sabtu, 17 Juli 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta – Sejumlah kalangan ragu akan hasil klarifikasi terhadap rekening gendut perwira polisi yang diduga bermasalah. Alasan mereka, klarifikasi tersebut hanya dilakukan oleh tim internal kepolisian sehingga subyektivitasnya akan tinggi.

“Sejak awal kita sudah memprediksi bahwa hasilnya akan seperti itu. Sebab itu, bagi kita, hasil tersebut sangat mengecewakan,” kata Emerson Yuntho, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), kepada Tempo kemarin.

Kemarin polisi mengumumkan hasil penelitian terhadap 23 rekening polisi yang isinya miliaran rupiah dan diduga bermasalah. Hasilnya, “Sebanyak 17 rekening dapat dibuktikan wajar,” kata juru bicara Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Edward Aritonang, kemarin. Dua rekening lainnya tersangkut kasus pidana dan satu rekening dimiliki oleh orang yang meninggal. Adapun sisanya masih diteliti.

Adnan Topan Husodo, kolega Emerson di ICW, menegaskan, hasil pengusutan rekening gendut polisi akan lebih obyektif bila ada tim independen bentukan presiden.

Pendapat senada disampaikan Bambang Widodo Umar, pengamat kepolisian. “Jika klarifikasi dilakukan oleh tim internal kepolisian, maka subyektivitasnya lebih tinggi,” dosen pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia itu menambahkan.

DWI WIYANA | PUTI NOVIYANDA | CORNILA DESYANA | SANDY INDRA

Sumber: Tempo

Pengantar Redaksi: Berita pendek dari Tempo Interaktif, masih seputar geger rekening perwira Polri. Semoga kita tak cepat lupa.

Perwira Polri di Pasar Malam Sekaten Yogyakarta. Foto: Budi/KamusHukum.com

Tempo Interaktif – 07 Juli 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta -    Indonesia Corruption Watch (ICW) menyesalkan sikap Kapolri Bambang Hendarso Danuri yang tidak mau  membentuk tim independen untuk memeriksa kasus rekening gendut sejumlah perwira Polri. “Kalau tim independen dari internal mereka kami ragukan objektivitasnya,”   kata Agus Sunaryanto, Koordinator Divisi Investigasi IWC  dalam diskusi di Imparsial, Jakarta, Rabu (7/7).

Ini, kata dia,  belajar dari kasus Gayus Tambunan yang melibatkan dua perwira polri ternyata sanksinya hanya sanksi administratif.   Dikhawatirkan untuk kasus rekening perwira, sanksinya juga administrasi.

Oleh karena itu, ICW akan meminta  presiden untuk mengambil langkah lain yaitu dengan segera membentuk tim independen ini. Apalagi presiden sebelumnya telah menegaskan agar kasus ini segera diselesaikan. Tim yang bekerja untuk mengaudit rekening mencurigakan beberapa perwira tinggi ini pun bisa terdiri dari  PPATK, BPK, dan  pihak-pihak terkait.

“Ini  bukan intervensi tapi kewenangan presiden sama seperti pada kasus Bibit dan Chandra. Kalau ada indikasi pelanggaran hukum kita bisa dorong ke KPK,” kata Agus.
MUNAWWAROH

Sumber: Tempo Interaktif